Korupsi

Kejari Karawang Hati-hati Usut Dugaan Korupsi Pokir DPRD, Punya Waktu Enam Bulan Menuntaskan

Kepala Kejari Karawang Martha Parulina Berliana mengaku memanfaatkan waktu penyelidikan kasus korupsi pokir DPRD secara amksimal, maka lama.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Valentino Verry
Warta Kota/ Muhammad Azzam
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, Martha Parulina Berliana, mengatakan pihaknya tidak mau terburu-buru mengusut kasus dugaan korupsi pokir DPRD Karawang agar hasilnya maksimal. 

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG - Kejaksaan Negeri Karawang bakal mengumumkan hasil penyelidikan kasus dugaan pokir (pokok pikiran) DPRD pada pertengahan September 2022.

Pemeriksaan terhadap puluhan anggota DPRD, kontraktor dan sejumlah pejabat Pemkab Karawang sudah berlangsung hampir enam bulan.

"Kami sudah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah orang termasuk anggota DPRD terkait dugaan adanya fee dalam kegiatan pokir,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (kejari) Karawang, Martha Parulina Berliana, Kamis (1/9/22).

“Pemeriksaan sebentar lagi akan selesai kita lakukan dan pertengahan bulan ini akan kita sampaikan," imbuhnya.

Menurut Martha, pada pertengahan September nanti penyidik kejaksaan akan memutuskan apakah kasusnya bakal lanjut atau dihentikan.
Lamanya hasil itu, kata Martha, karena pemeriksaan dugaan korupsi pokir sedikit memakan waktu.

Alasannya karena pihaknya harus memeriksa banyak orang bukan hanya anggota DPRD.

Selain itu, pihaknya juga melakukan cek lapangan terkait pengerjaan fisik pokir.

Baca juga: Kejari Karawang Patok Target Ambisius, Bangun Rumah Restoratif Justice di Semua Desa

"Untuk mendapat kepastian kami memeriksa dari hulu hingga hilir, termasuk pekerjaan fisiknya, " katanya.

Martha mengatakan, pihaknya tidak mau terburu-buru dalam menangani dugaan korupsi pokir.

Alasannya pemeriksaan masih dalam tahap penyelidikan sehingga penyidik masih mempunyai waktu untuk memeriksa.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Jembatan Sirnaruju Disetop, Kejari Karawang Beralasan Uang Sudah Dikembalikan

"Kami punya waktu enam bulan, itu cukup waktu dalam memeriksa,” ujarnya.

“Kami pastikan proses pemeriksaan ini kami jalani sesuai waktu yang kami punya, " imbuhnya.

Sebelumnya, sempat diberitakan pengakuan salah satu ketua partai yang melakukan PAW dua orang anggotanya yang duduk di kursi DPRD Karawang, karena menolak menyetor fee dari dana aspirasi sebesar lima persen dari nilai proyek.

Akibatnya rencana PAW itu terjadi kegaduhan karena mendapat tanggapan keras di masyarakat.

Bahkan sejumlah elemen masyarakat melaporkan kasus fee lima persen itu ke Kejari Karawang.

Anggota DPRD Karawang diterpa isu tak sedap, menerima fee pokir, kini sedang diselidiki Kejari Karawang.
Anggota DPRD Karawang diterpa isu tak sedap, menerima fee pokir, kini sedang diselidiki Kejari Karawang. (Warta Kota)

Masyarakat menduga pernyataan ketua partai itu menguatkan dugaan selama ini bahwa telah terjadi penyalahgunaan proyek aspirasi.

Hingga akhirnya Kejari Karawang menerima laporan itu dan melakukan penyelidikan hingga segera memanggil seluruh anggota DPRD Karawang.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved