Kemnaker Godok Juknis Pencairan BSU 2022, Dianggarkan Rp9,6 Triliun untuk 16 Juta Pekerja

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengumumkan alokasi anggaran untuk BSU sebesar Rp9,6 triliun.

Editor: Yaspen Martinus
muhammadiyah.or.id
Kementerian Ketenagakerjaan menggodok petunjuk teknis (juknis) pencairan bantuan subsidi upah (BSU) 2022. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menggodok petunjuk teknis (juknis) pencairan bantuan subsidi upah (BSU) 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengumumkan alokasi anggaran untuk BSU sebesar Rp9,6 triliun.

"Sedang digodok juknisnya."

Baca juga: DAFTAR Lengkap PPKM Jawa-Bali Hingga 5 September 2022: Level 1 Bertahan di Semua Provinsi

"Tidak akan lama kok," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari saat dihubungi Tribunnews, Selasa (30/8/2022).

Kendati demikian, lanjut Dita, Kemnaker belum bisa memastikan tanggal pasti kapan juknis itu rampung dan diumumkan.

Pemerintah Siapkan Tiga Bantalan Sosial, dari BLT Hingga BSU

Pemerintah mengisyaratkan bakal mengambil opsi menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, imbas dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang terus membebani APBN.

Pemerintah menyiapkan sejumlah bantalan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang akan terkena imbas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial, dalam hal ini di dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka."

"Terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global, memang perlu untuk direspons,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat pengalihan subsidi BBM, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/8/2022).

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp24,17 triliun untuk bantalan sosial tersebut, yang menyasar 20,65 juta penduduk atau penerima manfaat.

Bantalan sosial tersebut terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran sebesar Rp12,4 triliun. BLT diberikan sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali, yang akan dibayarkan per dua kali.

Baca juga: 14 Parpol Daftarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 ke Bawaslu

“Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua,” ungkap Sri.

BLT tersebut akan disalurkan melalui kantor pos seluruh Indonesia kepada 20,65 juta keluarga penerima.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved