Berita Nasional

Bantuan Pengalihan Subsidi BBM, Menkeu Sri Mulyani: Mengurangi Tekanan dan Kemiskinan Masyarakat

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akui pengalihan subsidi BBM ditujukan mengurangi tekanan terhadap masyarakat.

Editor: Panji Baskhara
Tribun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akui pengalihan subsidi BBM ditujukan mengurangi tekanan terhadap masyarakat. Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani 

WARTAKOTALIVE.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, bantuan pengalihan subsidi BBM yang baru saja ditetapkan sebesar Rp24,17 triliun, ditujukan untuk mengurangi tekanan terhadap masyarakat.

Apalagi bantuan pengalihan subsidi BBM ini diperlukan di tengah kenaikan harga barang, sehingga bisa kurangi kemiskinan.

“Ini diharapkan akan bisa mengurangi, tentu tekanan kepada masyarakat, dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat"

"Yang memang hari hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” kata Sri Mulyani, seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kerpresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

Baca juga: Perlunya Pemerintah Kendalikan BBM Subsidi, Pengamat Ekonomi Energi: Selama Ini Belum Bepat Sasaran!

Baca juga: Pengamat Energi Ini Sebut Penyesuaian Harga BBM Bisa Dialihkan ke Pendidikan dan Kesehatan

Baca juga: Ini Tanggapan Luhut Hingga Jokowi Soal Isu Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Jenis Pertalite dan Solar

Disinggung terkait besaran subsidi BBM, dalam APBN tahun berjalan setelah dilakukannya pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun ini, Sri Mulyani enggan berkomentar lebih banyak.

"Saya mengumumkan hari ini untuk penambahan bansos (bantuan sosial) dulu, itu yang diinstruksikan," katanya.

Bendahara Negara itu menyebutkan Presiden Jokowi memerintahkan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM itu sudah dapat disalurkan pekan ini ke masyarakat.

Menurut dia, dari total bantuan sosial Rp24,17 triliun itu, masyarakat akan diberikan tiga jenis bantuan berupa bantalan sosial.

Yaitu pertama Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp 150 ribu sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.

BLT tersebut akan dibayar Rp 300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.

Kemudian kedua, bantuan subisidi upah sebesar Rp 600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan yang dibayarkan satu kali, dengan anggaran Rp9,6 triliun.

Kementerian Ketenagakerjaan, kata Sri Mulyani, akan segera terbitkan petunjuk teknis untuk penyaluran bantuan subsidi upah ini.

Lalu ketiga, bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum.

Yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Rp 2,17 triliun, dalam rangka membantu sektor transportasi.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved