Berita Nasional

Penyesuaian Harga BBM, Direktur Eksekutif Energy Watch: Dialikan ke Kesehatan dan Pendidikan

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan akui, bila penyesuaian harga BBM untuk kurangi beban APBN merupakan langkah yang tepat.

Editor: Panji Baskhara
dok. Pertamina Patra Niaga
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan akui, bila penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban APBN merupakan langkah yang tepat. FOTO: PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial Trading PT Pertamina (Persero) mencatat terdapat 50 ribu kendaraan telah mendaftar sebagai pengguna BBM Subsidi (Biosolar dan Pertalite), sejak pendaftaran dibuka pada 1 Juli 2022 hingga hari keempat (4 Juli 2022). 

WARTAKOTALIVE.COM - Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan akui, bila penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban APBN merupakan langkah yang tepat.

Ia pun mengatakan anggaran subsidi BBM sebaiknya dialihkan untuk pembangunan sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

"Bahasanya bukan kenaikan, tapi lebih kepada mengurangi beban subsidi yang harus pemerintah bayarkan kepada badan usaha."

"Saya kira hal ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan beban keuangan negara," ujar Mamit.

Baca juga: Ini Tanggapan Luhut Hingga Jokowi Soal Isu Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Jenis Pertalite dan Solar

Baca juga: Rencana Kenaikan BBM Bersubsidi Mulai Picu Kenaikan Harga Bahan Pokok

Baca juga: Ada 25 Lokasi SPBU di Kabupaten Bekasi yang Terima Pendaftaran BBM Bersubsidi, Simak Daftarnya

Mamit menuturkan beban keuangan negara semakin berat jika tidak ada pengurangan subsidi bisa dipastikan.

Saat ini, beban kompensasi yang harus dibayarkan negara kepada badan usaha sangat besar kurang lebih Rp 502 T.

Mamit perkirakan, butuh kurang lebih Rp 65 T untuk menambah beban subsidi BBM dan kompensasi sampai akhir tahun ini, jika tidak ada pembatasan atau ruang fiskal yang cukup kuat untuk APBN.

"Penambahan kuota untuk Pertalite kurang lebih 5 juta kiloliter dan solar subsidi kurang lebih 1,5 juta kiloliter."

Dengan adanya pengurangan beban subsidi ini, maka bisa dipastikan akan sangat membantu keuangan negara," kata Mamit.

Lebih lanjut, ia sarankan pemerintah untuk menghentikan pemborosan APBN karena uang negara bisa dialihkan untuk hal yang produktif di sektor lain yang membutuhkan.

Jika negara bisa mengalihkan Rp 100 T dari subsidi BBM ke sektor pendidikan dan kesehatan, kata Mamit, dampak yang ditimbulkan akan luar biasa besar bagi kemajuan Indonesia.

"Berapa banyak siswa SD sampai SMA yang mendapatkan beasiswa. Setiap siswa mendapatkan Rp 12 juta selama satu tahun, maka akan ada 8,3 juta siswa yang akan mendapatkan beasiswa selama satu tahun," ucapnya.

Ia mencontohkan bila setiap siswa mendapatkan sebesar Rp 12 juta selama satu tahun, maka ada 8,3 juta siswa yang akan mendapatkan beasiswa selama satu tahun.

Sedangkan, bila membangun sekolah dengan biaya Rp 2,5 M, maka akan ada 40 ribu sekolah yang bisa dibangun.

Sementara, kalau untuk pembangunan puskesmas senilai Rp 5 M, maka akan ada 20 ribu puskesmas terbangun.

"Itu kalau kita bisa melakukan penghematan Rp 100 T. Bayangkan kalau kita bisa menghemat lebih besar lagi."

"Jadi, menurut saya lebih baik untuk hal produktif dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," pungkas Mamit.

(Wartakotalive.com/CC)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved