Breaking News:

Berita Bekasi

Jabatan Kepala Desa Lambangsari Kosong usai PH Jadi Tersangka Korupsi, Dani Ramdan Surati Kejari

Surat dari Kejari terkait status hukum itu akan menjadi landasan Pemerintah Kabupaten melalui DPMD memberhentikan sementara PH sebagai Kepala Desa

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Feryanto Hadi
Wartakotalive/Angga Bhagya Nugraha
Bupati Bekasi Dani Ramdan akan menhurati Kejari terkait kekosongan jabatan kades Lambangsari 

Laporan wartawan wartakotalive.com, Rangga Baskoro

WARTAKOTALIVE.COM, CIKARANG -- Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan akan bersurat kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi terkait status hukum Kepala Desa Lambangsari PH yang kini menjadi tersangka dugaan Pungutan Liar (Pungli) kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam program Pendaftaran Sistematis Tanah Lengkap (PTSL).

"Kami masih menunggu informasi tertulis karena kami masih lisan untuk perpanjangan masa tahanan PH. Kami akan bersurat untuk minta pernyataan atau keterangan tertulis dari Kejaksaan," kata Dani saat dikonfirmasi, Sabtu (27/8/2022).

Surat dari Kejari terkait status hukum itu akan menjadi landasan Pemerintah Kabupaten melalui DPMD memberhentikan sementara PH sebagai Kepala Desa Lambangsari.

Baca juga: Novel Baswedan: Tugas Utama KPK Berantas Korupsi di Penegak Hukum, tapi Justru Bagian dari Masalah

Dani menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lambangsari sudah menemui dirinya membahas perihal kekosongan jabatan dan pelayanan. Saat ini Sekretaris Desa masih menjadi Pelaksana Harian (PLh) Kepala Desa Lambangsari.

"BPD-nya sudah datang. Sudah kita tugasi juga untuk mengambil langkah-langkah untuk tetap mengamankan jalannya pemerintahan di Desa Lambangsari," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menetapkan Kepala Desa Lambangsari berinisial PH, sebagai tersangka atas kasus dugaan pungutan liar (pungli) penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 2021.

Baca juga: Ikut Tandatangan SK Pengangkatan Guru KKI Asli Tapi Palsu, Disdik akan Telusuri Oknum Pungli

PH diduga menginstruksikan para perangkat desa, ketua RW dan RT untuk mengutip uang sebesar Rp 400.000 kepada setiap pemohon.

Kejari mengestimasi terdapat 1.165 sertifikat warga yang pemohonnya berasal dari tiga dusun. Total uang yang terkumpul dari hasil pungutan liar tersebut sebesar Rp 466 juta. (abs)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved