Tidak Maksimalkan Penyerapan Dana PEN Rp 6,3 triliun, PSI Kritisi Pemprov DKI Jakarta

PSI mengkritisi Pemprov DKI Jakarta yang tidak maksimal melakukan penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2022 sebesar Rp 6,3 triliun.

Kompas.com
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan mengkritisi langkah Pemprov DKI Jakarta yang tidak maksimal melakukan penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2022 sebesar Rp 6,3 triliun. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan mengkritisi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tidak maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2022.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta melakukan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan program PEN sebesar Rp 6,3 triliun.

August mengatakan, duit sebanyak Rp 2,6 triliun digunakan untuk pengendalian banjir, layanan air minum, infrastruktur transportasi, transformasi digital, dan pengelolaan sampah.

Sementara untuk pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp 3,7 triliun untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) dan pembangunan infrastruktur Jakarta International Stadium (JIS).

“Dari anggaran tersebut, kami menemukan tidak maksimalnya penggunaan dana untuk Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir yang baru terealisasi 87,74 persen, infrastruktur transportasi yang baru terealisasi sebesar 71,35 persen, infrastruktur pelayanan air minum yang hanya terserap 66,66 persen, dan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah yang hanya terserap 28,26 persen,” kata August.

Baca juga: Begini Jawaban Anies Baswedan saat Dicecar soal Silpa APBD 2021 yang Mencapai Rp 9,72 triliun

Hal itu dikatakan August saat rapat paripurna pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun 2021 di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (24/8/2022).

Dalam kesempatan tersebut, hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Seperti yang kita semua ketahui saat ini DKI Jakarta masih memiliki banyak masalah lingkungan terutama banjir, akses air bersih, serta polusi yang berasal dari pembuangan terbuka,” ucap August.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mendesak Pemprov DKI untuk dapat memberikan pertanggungjawaban atas tidak maksimalnya penggunaan dana pinjaman daerah. Hal ini dilakukan demi mengentaskan permasalahan yang ada di Jakarta.

“Pemprov harusnya bisa memaksimalkan sisa dana PEN untuk fokus dalam penyelesaian masalah lingkungan. Seperti upaya penanggulangan banjir yang lebih serius antara lain mempercepat pembebasan lahan untuk program normalisasi sungai,” jelasnya.

Baca juga: Anies Baswedan Diminta Tindaklanjuti Dugaan Perpecahan Dua Kubu ASN di Pemprov DKI Jakarta

“Bukan hanya itu, kami meminta agar sisa pinjaman dana PEN yang belum terealisasikan juga dapat diprioritaskan untuk penyediaan layanan air bersih terutama di kampung-kampung prioritas. Juga peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah,” lanjutnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, pihaknya sependapat dengan PSI untuk mengoptimalkan penggunaan dana pinjaman dengan memperhatikan saran alokasi penggunaan PEN tersebut.

Berkenaan dengan hal itu, dan dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan, telah dilakukan adendum perjanjian pinjaman antara Pemprov DKI dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

“Ini mengatur mengenai perpanjangan masa penggunaan dana pinjaman PEN daerah hingga akhir tahun 2022,” demikian pidato Anies yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di DPRD DKI Jakarta. (faf)

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved