Berita Nasional

Ratusan PPNPN Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham Kini Terlindungi Jamsostek

Sebanyak 260 tenaga kerja PPNPN Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah terdaftar sebagai peserta pada bulan Agustus 2022.

Editor: Feryanto Hadi
Ist
Penyerahan secara simbolis sertifikat dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan PPNPN Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum oleh Achmad Fatoni selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Grha BPJamsostek (baju putih) kepada M. Aliamsyah selaku Sekretaris Direktorat Jenderal AHU. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Ratusan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum (Ditjen AHU) Umum didaftarkan menjadi peserta dan dilindungi program BPJAMSOSTEK.

Penyerahan sertikat secara simbolis dilakukan oleh Achmad Fatoni selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Grha BPJamsostek besertaEris Aprianto selaku Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi dan Andriani Wijiastuti selaku Account Relationship di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta Selatan, Selasa (23/8/2022)

Achmad Fatoni menjelaskan, sebanyak 260 tenaga kerja PPNPN Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK pada bulan Agustus 2022.

Mereka mengikuti tiga program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Baca juga: Lewat Gerakan Sejuta Langkah, BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Produktivitas Pekerja

 JKK merupakan perlindungan kecelakaan kerja kepada peserta dengan manfaat biaya pengobatan dan perawatan tanpa batasan limit (sesuai kebutuhan medis) dan apabila peserta meninggal dunia mendapatkan santunan sebesar 48 kali gaji yang dilaporkan dan beasiswa sampai 2 orang anak dengan total  Rp 174 juta

JKM sendiri merupakan perlindungan kepada ahli waris dengan besar santunan Rp 42 juta.

Sedangkan untuk program JHT merupakan tabungan peserta yang dapat diklaim pada saat sudah tidak bekerja

“Kami mengapresiasi dengan komitmen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah melindungi pegawai non-ASN dengan mendaftarkan sebagai peserta BPJAMSOSTEK," ungkap Achmad Fatoni

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Gencarkan Pengawasan Kepatuhan Penyelenggaraan Program Perlindungan Jamsostek

Ahmad Fathoni menambahkan, dengan menjadi peserta program BPJAMSOSTEK, maka para pegawai non-ASN di lingkungan Ditjen Administrasi Hukum Umum tidak perlu khawatir dan merasa tenang dalam bekerja jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan.

Adapun kerja sama ini adalah tindakan lanjutan menyusul Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang belum lama ini dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dengan Inpres No 2 Tahun 2021, Presiden memerintahkan sejumlah pejabat di tingkat pusat termasuk kementerian dan lembaga untuk mendukung optimalisasi Program Jamsostek guna mewujudkan perlindungan pekerja Indonesia dan keluarganya.

Sementara itu,  M. Aliamsyah selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang  didampingi Bayu selaku Analis Kepegawaian Ahli Muda mengungkapkan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memberikan sosialisasi mengenai manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sehingga ratusan PPNPN di lingkungan kerjanya bisa bergabung sebagai peserta.

Baca juga: BPJamsostek Kebayoran Baru Gandeng Rumah Sakit demi Fasilitasi Peserta yang Alami Kecelakaan Kerja

"Ke depan kami berharap PPNPN di direktorat jenderal lainnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan karena hal ini sangat bermanfaat bagi PPNPN," tandasnya

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved