Jual Beli Jabatan

Gembong Warsono Menguak Praktik Jual Beli Jabatan ASN Pemprov DKI, Harganya Hingga Ratusan Juta

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mendengar banyak persoalan ASN dalam hal jual beli penempatan.

Warta Kota/Leonardus Wical Zelena Arga
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menginformasikan adanya praktik jual beli jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adanya praktik jual beli jabatan ASN tersebut berada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Gembong mengatakan, di akhir masa jabatan Anies, ia mendengar banyak persoalan ASN dalam hal jual beli penempatan.

"Saya sudah menemukan beberapa oknum yang melakukan praktik jual beli tersebut," kata Gembong saat dihubungi, Rabu (24/8/2022).

Baca juga: Ridwan Kamil Adopsi Teknologi Cegah Jual Beli Jabatan dari Pemkot Bekasi

Baca juga: Kasus Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Patok Harga Termurah Rp 2 Juta, Paling Mahal Rp 50 Juta

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Jual Beli Jabatan Mulai Harga Rp 10 Juta

Gembong menginformasikan bahwa jabatan yang diperdagangkan tersebut ada berbagai posisi, mulai dari lurah, kepala Seksi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga camat.

Gembong menyontohkan, posisi geser jabatan dari kepala sub seksi menjadi kepala seksi dibanderol dengan harga Rp 60 juta.

Perpindahan posisi tersebut dalam eselon yang sama.

Lalu untuk posisi lurah dibanderol dengan harga Rp 100 juta.

BERITA VIDEO: Olly Dondokambey Nyatakan Siap Jadi MenPAN-RB Jika Ditunjuk

Sementara itu, untuk jabatan camat bisa dibanderol hingga Rp 200 juta.

"Ini sudah menjadi rahasia umum dan sudah terjadi sejak lama. Tapi kejadian ini semakin marak pada masanya Pak Anies," ujar Gembong.

Gembong menegaskan bahwa DPRD DKI Jakarta harus membentuk panitia khusus (pansus) kepegawaian.

Harapannya, pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta hingga Pimpinan DPRD setuju terkait pembentukan pansus tersebut untuk membongkar praktik jual beli jabatan tersebut.

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved