Kapolri Diminta Usut Bandar Judi Besar Konsorsium 303 di Kasus Ferdy Sambo

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas dugaan kasus perjudian, buntut beredarnya grafik konsorsium 303 Kaisar Sambo, dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Adapun mantan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo itu, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinasnya, di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022 lalu.

Haris Pertama mengatakan, Kapolri harus menangkap bandar besar dari kejahatan itu, lalu diperiksa. Hal itu untuk mengetahui siapa yang membekingi kejahatan tersebut.

“Kapolri harus benar-benar memerangi kejahatan tersebut, minimal masalah 303 (Pasal 303 KUHP tentang Perjudian) yang diserukan Kapolri sendiri, yakni perang terhadap kasus 303,” ujar Haris pada Selasa (23/8/2022).

Menurutnya, Polri harus menangkap semua mafia demi membangun suasana Indonesia menjadi lebih baik.

Mafia yang dimaksud mulai dari mafia narkoba, mafia tanah, mafia perjudian, mafia migas dan sebagainya.

Baca juga: Komnas HAM: Skuat yang Ancam Bunuh Brigadir J, Ternyata adalah Kuwat Maaruf

Baca juga: Tak Ada Luka Penganiayaan, Keluarga Brigadir J Terima dan Hormati Hasil Autopsi Ulang

“Itu tangkap semuanya, karena kalau membuka tabir mafia ini kan geng. Ada mafia, ada geng dan dalam membuka geng itu, tangkap satu suruh ‘nyanyi’ (membongkar kasusnya) periksa serius, pasti kebuka semuanya,” kata Haris.

Dia berpendapat, Kapolri sudah berada di jalur yang benar (ont the right track), sehingga orang nomor satu di Kepolisian itu telah berupaya kembali mengangkat citra Polri di mata masyarakat.

Hal itu dapat terlihat dari pengungkapan kasus pembunuhan yang diotaki Irjen Sambo.

“Kapolri sudah benar ya, sudah tegas, sikapnya baik, telah mengangkat kembali marwah citra Polri secara on the track,” ujar Haris. 

Namun untuk menjalankan tugasnya, Haris memandang Kapolri harus dibantu oleh masyarakat dan semua elemen bangsa. Dia menyadari, Kapolri tidak mungkin bisa membenahi sebuah institusi tanpa melibatkan sejumlah stakeholder.

Baca juga: Hasil Autopsi Ulang Brigadir J, Ada 5 Luka Tembak Masuk dan 4 Luka Tembak keluar

Haris meyakini, langkah ini akan memperbaiki secara maksimal citra Polri di mata masyarakat. Dia merasa, kasus pembunuhan berencana yang membuat 83 anggota Polri diperiksa itu, telah merusak citra Polri di masyarakat.

Karena itu, dia menyarankan kepada Polri agar kanal pengaduan atau Hotline sejumlah kasus besar agar terhubung langsung dengan Kapolri. Dnegan begitu, Kapolri bisa mengetahui dan memonitor keadaan penegakkan hukum yang ditangani anak buahnya di Indonesia.

“Misalnya ada hotline, seperti lapor langsung ke Kapolri itu dilakukan saja. Tapikan selama ini, itu sudah dibentuk, namun kan tak berfungsi. Sekarang yang membaca Hotline itu siapa? atau misalkan pak Kapolri memegang nomor Hotline itu,” jelasnya.