Muncul Desakan Menonaktifkan Kapolri, Romadhon: Kapolri Sudah Sangat Tegas dan Transparan

WARTAKOALIVE.COM, JAKARTA-- Koordinator Jaringan Aktivisi Nusantara Romadhon menilai,  munculnya wacana dan desakan untuk menonaktifkan Kapolri Sigit terkait kasus Brigadir J dinilai tidak tepat.

Wacana itu muncul usai kasus kebohongan Irjen Ferdy Sambo atas pembunuhan Brigadir J terbongkar.

Dalam kasus itu, puluhan polisi diduga terlibat dalam menjalankan skenario bohong.

Pasalnya menurut Romadhon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah transparan dalam mengusut tewasnya Brigadir J hal tersebut dapat dilihat dari upaya Kapolri dalam membentuk tim khusus gabungan internal dan eksternal.

“Kapolri sudah sangat transparan dan tegas dalam melakukan pengusutan perkara tewasnya Brigadir J sehingga munculnya wacana untuk evaluasi Kapolri atau nonaktifkan Kapolri sementara itu sangat tidak tepat atau mengada-ada," kata Romadhon saat dihubungi media, Senin (21/8/2022)

Baca juga: Terjadi Pembusukan Jenazah Brigadir J, Tim Forensik Mengaku Sulit Tentukan Ukuran Peluru

Lebih lanjut Romadhon mengatakan bahwa mengajak eksternal untuk terlibat dalam penyelidikan tewasnya Brigadir J merupakan salah satu bentuk spirit keterbukaan dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Kapolri.

“Jaringan Aktivisi Nusantara mengapresiasi langkah sigap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang transparan dan akuntabilitas dalam menanggani kasus tewasnya Brigadir J," tuturnya.

Romadhon mengatakan keseriusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga dapat dilihat dari keputusannya menonaktifkan bawahannya yang terkait dengan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, yang sebelumnya diketahui Brigadir J tewas di rumah Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo setelah terlibat baku tembak dengan Bharada E pada Jumat (8/7).

Baca juga: Bukan Skuad, Orang yang Ancam Bunuh Brigadir Yosua Adalah Kuwat Maruf

Diketahui Kapolri telah menonaktifkan Kadif Proposam Irjen Ferdy Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto.

Romadhon menilai Penonaktifan tersebut dilakukan demi pengusutan kasus tewasnya Brigadir J yang lebih objektif.

“Penonaktifan ini demo mengusut kasus tewasnya Brigadir J yang lebih objektif”, ucapnya.

“Setelah penonaktifkan, Kapolri juga telah menetapkan tersangka kepada beberapa perwira tinggi yang ikut terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir J,” pungkasnya.

Kapolri ingin kembalikan kepercayaan masyarakat

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya agar kembali meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Hal itu dilakukan supaya Polri terus mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia.

Kapolri menyampaikan hal tersebut saat menggelar video conference pengarahan ke seluruh anggota mulai Mabes Polri, Polda hingga Polres di seluruh Indonesia, Kamis (18/8/2022).

"Kepercayaan publik terhadap Polri sangat penting," kata Kapolri dalam siaran pers yang diterima Wartakotalive.com, Jumat (19/8/2022) siang.

"Polri masih menghadapi tugas dan tantangan ke depan yang luar biasa, termasuk mengawal kebijakan pemerintah," kata Kapolri.

Tantangan yang saat ini dihadapi diantaranya masih adanya pandemi hingga harus menjaga tren positif penanganan dan pengendalian Covid-19.

Selain Pandemi Covid-19, kata Kapolri, situasi global seperti konflik Rusia dan Ukraina juga mulai berdampak ke Indonesia.

Indonesia juga sudah masuk ke tahun politik.

Menurut Kapolri, ancaman potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi tugas bersama dan butuh peran dari TNI-Polri serta pihak terkait lainnya.

"Peran rekan-rekan (anggota Polri) betul-betul hadir di masyarakat, kalau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri rendah, itu berat," ucap Kapolri.

Indonesia saat ini juga telah mengalami kenaikan pertumbuhan perekonomian di kuartal kedua sebesar 5,44 persen.

Kapolri menyatakan, Polri juga harus terus mengawal swasembada beras yang sudah terjadi dalam tiga tahun terakhir untuk kedepannya supaya terus dipertahankan.

Baca juga: Korlantas Polri Beri Pelatihan dan Sertifikasi ke Petugas BPKB Perwakilan 44 Polda di Indonesia

Baca juga: Peringati HUT ke-76 Bhayangkara, Kapolri: Semangat untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

"Ini seiring pembangunan proyek-proyek strategis, seperti bendungan, embung, infrastruktur, yang terbangun dengan baik dan ini harus dijaga," kata Kapolri.

Program pemerintah lain yang harus dikawal, lanjutnya, yakni realisasi investasi yang mengubah paradigma dari Jakarta sentris menjadi Indonesia sentris.

Kapolri juga menyoroti daerah yang mengalami inflasi dan berharap personel Polri dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengendalian terkait hal tersebut.

"Beri pendampingan ke pemerintah daerah, ada dana tidak terduga atau anggaran tidak terduga yang bisa digunakan untuk membantu mengurangi inflasi. Tolong cek ke pemerintah daerah," ujar Kapolri.

Polri akan terus berupaya untuk meningkatkan PNBP dari sektor-sektor yang ada sebagai upaya meningkatkan sekaligus mencegah kebocoran pendapatan negara.

Baca juga: Tutup Pendidikan Taruna Akpol Angkatan ke-53, Kapolri: Jadilah Pemimpin yang Melindungi & Mengayomi

Baca juga: Hadiri Hoegeng Award 2022, Kapolri Buka Ruang Kritik Sebagai Upaya Perbaikan Bagi Kemajuan Polri

Kapolri juga meminta jajarannya untuk memberikan perhatian terkait pemanfaatan belanja menggunakan produk dalam negeri hingga pengembangan UMKM di masyarakat.

Kapolri menekankan dibutuhkannya peran Polri untuk mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat terkait dimulainya tahapan pemilu dan even besar seperti Presidensi G-20.