Polisi Tembak Polisi

Mahfud MD Mengaku Dapat Bisikan dari Mantan Kapolri Soal Kerajaan Ferdy Sambo

Menkopolhukam Mahfud MD ungkapkan mendapatkan bisikan dari senior Polri dan Mantan Kapolri terkait dengan isu Kerajaan Sambo.

Penulis: Desy Selviany | Editor: Desy Selviany
Tribun
Mahfud MD ungkap kasus Brigadir J yang tewas di rumah Irjen Ferdy Sambo akan terungkap 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menkopolhukam Mahfud MD ungkap mendapatkan bisikan dari senior Polri dan Mantan Kapolri terkait dengan isu Kerajaan Sambo.

Penjelasan bisikan isu tentang Kerajaan Sambo itu Mahfud MD jelaskan dalam Rapat bersama DPR RI pada Senin (22/8/2022).

Saat itu, Mahfud MD ditanyai oleh anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Habiburokhman terkait dengan motif pembunuhan Brigadir J dan isu Kerajaan Sambo.

Dalam Kerajaan Sambo, Mahfud MD mengaku mendapatkan bisikan dari mantan Kapolri dan sejumlah senior polisi.

Kata Mahfud MD, yang dimaksud Kerajaan Sambo ialah kekuasaan penuh yang dimiliki Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri.

Kata Mahfud MD, jabatan Kadiv Propam Polri sarat memiliki wewenang penuh sehingga bisa mengatur sekelas jenderal bintang tiga.

Baca juga: Mahfud MD Tolak Ungkap Nama Polisi Jenderal Bintang Tiga yang Mau Mundur di Kasus Brigadir Yosua

“Jadi masukan yang diterima Kompolnas oleh para senior Polri, mantan Kapolri dan sebagainya datang bilang Pak ini terlalu besar kekuasaannya,” ucap Mahfud MD di Gedung DPR RI.

Kata Mahfud MD, seorang Kadiv Propam bisa menguasai bintang satu hingga bintang tiga. Sehingga jabatan seorang Kadiv Propam bisa mencapai bintang lima.

Hal itu yang terlihat dalam kasus penembakan Brigadir J. Di mana, kasus sulit terungkap saat Ferdy Sambo masih menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.

Kekuasaan penuh Kadiv Propam Polri itu membuat bayangan dalam mabes Polri sehingga terlihat Mabes dalam Mabes.

“Ada Mabes di dalam Mabes ceritanya kalau para senior itu,” jelas Mahfud MD.

Maka dari itu, Mahfud MD menyarankan kepada DPR RI agar mengubah fungsi dari Kadiv Propam Polri.

Menurutnya, ada baiknya penjabat Kadiv Porpam Polri tidak memiliki bintang.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik Polri harus dilakukan

“Saya ada usul resmi, enggak usah ribut-ribut ubah undang-undang lah, bikin kementerianlah, kuncinya ini ajalah untuk hilangkan psiko struktural buat seperti lembaga kekuasaan pemerintah antara yang atur, yang memeriksa, pemeriksaan pelaksanaan, dan hukum sehingga tidak seperti kerajaan,” ucap Mahfud MD.  

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved