Isu SK Pengangkatan Guru KKI Diduga Aspal, Ahmad Riza Patria Pastikan Sanksi Bila Terbukti Benar

Ahmad Riza Patria memastikan akan memberi sanksi bila isu SK Pengangkatan Guru KKI dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang diduga aspal terbukti benar.

Warta Kota/Leonardus Wical Zelena Arga
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan akan memberi sanksi bila isu SK Pengangkatan Guru KKI dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang diduga aspal terbukti benar. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Gubenur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku belum mengetahui perihal isu Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Guru Kontrak Kerja Individu (KKI) yang diduga asli tapi palsu (aspal) yang ditandatangani oleh pejabat Dinas Pendidikan DKI Jakarta

"Terima kasih untuk informasinya kepada kami. Informasi seperti ini penting bagi kami," ujar pria yang akrab dipanggil Ariza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2022).

Ariza memastikan pihaknya akan melakukan pengecekan, pengawasan, dan evaluasi melalui Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

Lebih lanjut ia menegaskan, proses rekrutmen tenaga pendidik tidak hanya berjalan sesuai denhan aturan dan ketentuan yang ada, tetapi harus bebas dari pungutan liar (pungli).

Saat ditanya perihal sanksi, Ariza menegaskan pasti akan ada sanksi bagi yang bersangkutan apabila memang terbukti bersalah.

Baca juga: Tangani Oknum Guru Intoleran di Sekolah, Dinas Pendidikan DKI Diberi Waktu Seminggu oleh Fraksi PDIP

"Kalau terbukti, pasti ada sanksi. Semua pelanggaran tindak yang tidak sesuai etika itu ada sanksinya. Apalagi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta," ujar Ariza.

Menurut Ariza, pihaknya akan melihat lebih lanjut sejauh mana kasusnya. Apabila memang berat dan melanggar hukum, kemungkinan bisa ditindak pidana.

Sementara Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Muh Roji mengaku pihaknya sedang menelusuri informasi tersebut.

"Baik, kami sedang menelusurinya," ujar Roji saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (22/8/2022).

Berdasarkan dokumen yang diterima, surat Kontrak Kerja Individu dengan nomor TI.G.2613/PTK/2021 juga turut oleh Roji selaku kepala bidang (kabid).

Baca juga: Polemik Pemaksaan Siswi Pakai Jilbab di Sekolah, Dinas Pendidikan DKI Jakarta Dituntut Tiga Jaminan

Sebelumnya bergulir isu Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Guru Kontrak Kerja Individu (KKI) yang diduga asli tapi palsu (aspal) ditandatangani pejabat Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan penerima SK dimintai pungutan liar (pungli). 

Hal yang membuat semakin carut marutnya pengelolaan pendidikan di Jakarta tersebut mendapat sorotan oleh Direktur Eksekutif Edu Watch Indonesia (EWI), Annas Fitrah Akbar. 

"Kita heran gaji dan tunjangan kinerja daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta itu sangat besar. Kok masih bisanya lakukan tindakan terindikasi pungli kepada guru-guru", ujar Annas dalam keterangan tertulis (21/8/2022).

Lebih lanjut, Anas menjelaskan bahwa nasib guru juga harus diperhatikan.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved