Hunian Terjangkau Jakarta
Politisi PDIP Ingin Swasta yang Mengelola Hunian Terjangkau DKI Jakarta, Khawatir Pemprov tak Becus
Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak memiliki pandangan soal hunian terjangkau di Jakarta, menurutnya lebih baik swasta yang kelola biar beres.
Penulis: Indri Fahra Febrina | Editor: Valentino Verry
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, meragukan kemampuan Pemprov mengelola hunian terjangkau.
Menurut politisi PDIP, jika ingin beres dan profesional, swasta tentu lebih kompeten.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menginisiasi hunian terjangkau untuk masyarakat kelas menengah di kawasan yang dekat transportasi umum.
Menurut Gilbert, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah layak huni untuk masyarakat kelas bawah dari pungutan pajak.
"Karena UMP DKI tidak memungkinkan untuk memiliki hunian layak di DKI," katanya, Sabtu (21/8/2022).
Gilbert meminta pemerintahan yang dipimpin Anies Baswedan itu tidak membuat janji manis semata.
Seharusnya, Pemprov DKI fokus mengelola program rumah DP Nol Rupiah, alih-alih hunian terjangkau.
Baca juga: PSI Kritik Klaim Anies Baswedan Penuhi Janji Politik Terkait Hunian DP 0 Rupiah
Terlebih, program tersebut merupakan janji kampanye Anies Baswedan saat kampanye Pilgub Jakarta 2017 silam.
'Seharusnya DP nol rupiah yg dikerjakan. Jangan jadi janji sorga, dan yang dilakukan malah pengalihan isu seakan-akan bekerja," tukasnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta menggandeng PT Rukita Bhinneka dan PT Cove Living menyelenggarakan hunian terjangkau di dekat Stasiun MRT.
Terbagi dua jenis hunian yang dihadirkan, yaitu Alaspadu dan Rumapadu.
Alaspadu adalah hunian sewa berkonsep co-living, sedangkan Rumapadu merupakan hunian kepemilikan (kelas apartemen).
Penyediaan hunian tersebut bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik sekaligus mempersingkat jarak dari tempat tinggal ke kantor.
Hunian Alaspadu dan Rumapadu menyasar warga kelas menengah yang berpenghasilan Rp 7-20 juta per bulan.
