SK Guru KKI

Annas Fitrah Akbar Minta Anies Baswedan Investigasi Dugaan Pungli dan Pemalsuan SK Guru KKI di DKI

Direktur Eksekutif Edu Watch Indonesia Annas Fitrah Akbar mengkritisi isu SK Pengangkatan Guru KKI aspal.

Istimewa
Direktur Eksekutif Edu Watch Indonesia (EWI), Annas Fitrah Akbar. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat ini sedang bergulir isu Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Guru Kontrak Kerja Individu (KKI) yang diduga asli tapi palsu (aspal).

Kabarnya SK itu ditandatangani oleh pejabat Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan penerima SK tersebut dimintai pungutan liar (pungli).

Hal itu menjadi sinyal bahwa carut marutnya pengelolaan pendidikan di Jakarta. 

Direktur Eksekutif Edu Watch Indonesia (EWI), Annas Fitrah Akbar mengkritisi hal tersebut. 

Baca juga: Diduga Aniaya Siswa, Guru SMKN 1 ini Akhirnya Dimutasi, Wagub Jamin Sudah Aman

Baca juga: Miris, Guru Kontrak SMP Negeri 250 Jaksel Pembuat Soal Anies Diejek Mega Bakal Dipecat

Baca juga: Muncul Soal Anies Diejek Mega, Ketua DPRD DKI Heran Guru Kontrak Diizinkan Buat Soal Ujian

"Kita heran, gaji dan tunjangan kinerja daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta itu sangat besar. Kok masih bisanya lakukan tindakan terindikasi pungli kepada guru-guru," kata Annas dalam keterangan tertulis (21/8/2022).

Anas menjelaskan bahwa nasib guru juga harus diperhatikan.

"Para guru tidak sebentar kuliah untuk mendapat gelar sarjana. Tentunya, perlu biaya yang tidak sedikit. Apalagi guru ini dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kok tega tidak perhatikan nasib mereka apalagi ini sudah diduga kasus pungli dan penipuan," ujar Annas. 

BERITA VIDEO: Hermanto Dardak Di Mata Emil Dardak dan Arumi Bachsin

Menurut Annas, modus yang dilakukan oknum ASN Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tersebut adalah dengan memberikan SK pengangkatan namun tanpa diberikan NIK KI. 

"Berdasarkan laporan aduan masyarakat yang beredar di lingkungan Balaikota bahwa SK Guru KKI yang diduga Aspal itu sudah ada sejak 2021 berupa SK pengangkatan guru KKI namun tidak mendapatkan NIK KI, sehingga tidak mendapatkan hak gaji sebagaimana mestinya guru KKI," jelas Annas. 

Annas menuding oknum yang melakukan indikasi tindakan pungli tersebut sebelumnya merupakan Kepala Seksi PTK Sudindik Kota Jakarta Timur I dengan inisial RW.

Modus RW adalah dengan memberikan SK pengangkatan Guru KKI yang ternyata diduga aspal. 

"Jelas ya modusnya diberikan SK ternyata diduga aspal karena tanpa dibarengi dengan pemberian NIK KI. Ini jelas sudah dapat dikenakan Pasal 368 tentang Pungli dan Pasal 263 jo 264 KUHP tentang Surat Palsu," tegas Annas. 

Annas sangat menyesalkan sikap Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana yang cenderung tidak memberikan sanksi terhadap oknum tersebut. 

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved