Revisi KUHP

Yasonna Laoly Ungkap Menteri Kehakiman Belanda Kaget Indonesia Masih Terapkan Hukuman Mati

Yasonna menuturkan, ungkapan Menteri Kehakiman Belanda disampaikan saat dirinya pergi ke negara berjuluk negeri kincir angin tersebut.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengungkapkan, Menteri Kehakiman Belanda kaget ketika mengetahui Indonesia masih memakai hukuman mati di KUHP. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengungkapkan, Menteri Kehakiman Belanda kaget ketika mengetahui Indonesia masih memakai hukuman mati di KUHP.

Yasonna menuturkan, ungkapan Menteri Kehakiman Belanda disampaikan saat dirinya pergi ke negara berjuluk negeri kincir angin tersebut.

"Saya pergi ke Belanda ketemu dengan Menteri Kehakiman merkea, merkea tanya tentang hukuman mati," kata Yasonna di Gedung Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Baca juga: Rabu Pekan Depan Komisi III DPR Panggil Kapolri Bahas Isu Kekaisaran Sambo dan Konsorsium 303

Yasonna pun menjawab hingga kini Indonesia masih menggunakan hukuman mati yang ada di KUHP. Jawaban Yasonna pun membuat menteri itu kaget.

"Menteri kehakiman (itu bertanya) mengapa Indonesia masih memakai hukuman mati?

"Saya bilang, excellent i'm sorry, itu kesalahan Belanda, karena Belanda memberikan hukuman mati di KUHP-nya, kami masih memakai itu, kaget dia," ungkapnya.

Baca juga: Ancam Tindak Tegas Polisi yang Tak Becus Berantas Perjudian, Kapolri: Pejabatnya Bakal Saya Copot!

Yasonna menuturkan, menteri tersebut kaget lantaran Belanda sudah tak lagi memakai hukuman mati.

"Kaget dia, karena Belanda tidak lagi memakai hukuman mati," bebernya.

Yasonna lantas menyindir pihak-pihak yang terus menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Baca juga: Oknum Brigjen TNI Tembak Kucing, Ketua Komisi I DPR: Kalau Tidak Bisa Menyayangi, Jangan Dibunuh

Yasonna pun menanyakan kenapa KUHP yang merupakan produk Belanda tersebut, hingga kini masih banyak yang tak sepakat untuk diubah.

"Pertanyaannya adalah ada dua soal, yang pertama, apakah kita teramat bangga dengan produk Belanda ini, sehingga kita tidak mau ubah?" Kata Yasonna di Gedung Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Yasonna pun menyindir mungkin RKUHP dianggap paling bagus, sehingga tidak mau diubah. Padahal, Belanda sendiri telah mengubahnya.

"Kita anggap pruduk Belanda ini top markotop, tidak perlu kita ubah, hebat. Padahal, Belanda sendiri sudah mengubah," tuturnya.

Ia juga bertanya soal apakah Indonesia tidak mampu membuat KUHP kodifikasi sendiri.

Baca juga: Kerja Sama dengan Bareskrim, LPSK Pastikan Makanan Bharada Eliezer Tak Diracun Selama di Rutan

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved