IKN Baru

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, DPRD DKI Berharap Jakarta Menjadi Kota Bisnis, Wisata, dan Pendidikan

DPRD DKI Jakarta melalui Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pasca Ibu Kota Negara (IKN) soroti perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan. 

Penulis: Indri Fahra Febrina | Editor: Sigit Nugroho
WartaKota/Indri Fahra Febrina
Wakil Ketua Pansus Jakarta Pasca IKN, Jamaluddin Lamanda. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - DPRD DKI Jakarta melalui Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pasca Ibu Kota Negara (IKN) soroti perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Wakil Ketua Pansus Jakarta Pasca IKN, Jamaluddin Lamanda, mengatakan bahwa pihaknya memperjuangkan nasib warga Jakarta setelah Ibu Kota pindah ke Kalimantan

Menurut Jamaluddin, masih banyak hal yang perlu diperjuangkan untuk Jakarta jika tidak menjadi Ibu Kota negara lagi.

Meskipun tidak lagi menjadi Ibu Kota negara, politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu berharap, Jakarta menjadi kota bisnis, wisata, dan pendidikan. 

"Karena kekhususan DKI Jakarta, sebenarnya hanya menyangkut tentang tata kelola pemerintahan saja. Kemudian hal-hal lain yang barangkali berkenaan dengan pembagian hasil keuangan antara pusat dan daerah," kata Jamaluddin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Senin (15/8/2022).

Baca juga: MTI Salut pada Konsep Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Kereta Gantung Jadi Alat Transportasi

Baca juga: IKN Mulai Dibangun, UMKM hingga Ormas Kaltim Menaruh Harapan Besar

Baca juga: Menteri PDTT Abdul Halim: Kemendes Siapkan Pembangunan 11 Desa di IKN Nusantara

Jamaluddin optimistis DKI Jakarta tidak akan terpuruk meskipun tidak menjadi Ibu Kota negara lagi. 

Menurut Jamaluddin, 76 persen perekonomian Indonesia masih berpusat di Jakarta. 

"Masih 76 persen uang beredar di DKI Jakarta dan kalau ibukota sebagaimana dengan negara-negara lain sudah pindah ibukotanya memerlukan waktu 20 sampai 30 tahun baru bisa efektif," tutur Jamaluddin.

Diwartakan sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) menggelar rapat perdana membahas Jakarta pasca Ibu Kota Negara (IKM) pada Senin (15/8/2022). 

Ketua Pansus Jakarta Pasca IKN, Pantas Nainggolan mengungkapkan, alasan Pansus dibentuk agar rakyat terwakili dalam pembahasan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 

BERITA VIDEO: Dua Pria Pengangguran Nekat Jadi Kurir Ekstasi, Demi Gembirakan Istri

Hal tersebut dikarenakan adanya revisi UU Nomor 10 tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta. 

Pantas mengungkapkan, pihaknya akan memberikan rekomendasi pansus kepada DPR sebagai otoritas pembuat undang-undang. 

"DPRD kan punya otoritas dalam undang-undang. Sebelum sampai ke sana, kita akan memberikan masukan-masukan melalui rekomendasi pansus nanti," kata Pantas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Senin (15/8/2022).

Meskipun tidak menjadi Ibu Kota negara lagi, Jakarta memiliki kekhususan di bidang moneter dan keuangan. 

Pantas mengatakan, pihaknya juga bakal membuat rekomendasi untuk menjawab tantangan Jakarta pasca tidak menjadi Ibu Kota. 

Pantas menargetkan rekomendasi Pansus Jakarta pasca IKN selesai dalam waktu enam bulan. 

"Pansus ini punya masa kerja enam bulan sejak mulai dibentuk. Enam bulan ke depan baru keluar rekomendasinya," tukasnya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved