Intoleransi di Sekolah

Intoleransi di Sekolah Negeri Jakarta Masuk Tahap Merisaukan, Pemerintah Diminta Jamin Hak Individu

Pengamat pendidikan, Andreas Tambah, menilai perilaku intoleransi di sekolah negeri di DKI Jakarta sudah masuk tahap merisaukan. 

Penulis: Indri Fahra Febrina | Editor: Sigit Nugroho
TVOne
Pengamat pendidikan, Andreas Tambah soal masalah intoleransi di Sekolah Negeri di Jakarta 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pengamat pendidikan, Andreas Tambah, menilai perilaku intoleransi di sekolah negeri di DKI Jakarta sudah masuk tahap merisaukan. 

Pernyataan tersebut berangkat dari adanya beberapa aduan masyarakat ke Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) DPRD DKI Jakarta ihwal perilaku intoleransi di sekolah. 

"Intoleran di sekolah negeri memang sudah pada tahap merisaukan. Kejadian serupa sudah banyak terjadi di berbagai tempat," kata Andreas saat dihubungi pada Minggu (14/8/2022).

Menurut Andreas, sekolah adalah miniatur Republik Indonesia yang menjamin kebebasan setiap individu.

Seharusnya, sekolah menjadi ruang publik yang aman dan tidak dimiliki golongan tertentu. 

Andreas mengungkapkan, penyebab perilaku intoleransi hadir, karena adanya desakan golongan tertentu untuk menciptakan perilaku intoleransi. 

Baca juga: Pengamat: Intoleransi Pada Sekolah Negeri di Jakarta Sudah Tahap Merisauhkan

Baca juga: VIDEO Fenomena Intoleransi Siswa Sekolah Negeri di DKI Jakarta

Baca juga: Kemenag Karawang Ubah Paradigma Guru Agama Menjadi Lembut untuk Redam Radikalisme dan Intoleransi

"Kepala Daerah yang abai terhadap hak individu dan bahkan ada yang memiliki visi menegakan paham tertentu. Demikian juga pejabat turunannya, kepala Dinas, pengawas, dan kepala sekolah," ujar Andreas.

Andreas memberikan solusi pada pemerintah untuk meminimalisir perilaku intoleransi terjadi di sekolah. 

Pertama, pemerintah mampu menjamin hak individu yang sangat pribadi. 

Kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia diharapkan mampu membasmi aparatur sipil negara di lingkungan pendidikan yang intoleran dan rasis. 

"Pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian pendidikan, kementerian Agama, dan Kementerian dalam negeri harus memiliki komitmen terhadap NKRI dan tegas terhadap kepala sekolah atau guru yang intoleran dan rasis," tutur Andreas.

BERITA VIDEO: Momen Lucu saat Nonton Timnas Indonesia

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana ihwal dugaan dugaan tindakan intoleransi di sekolah pada Rabu (10/8/2022). 

Fraksi PDI Perjuangan memberi waktu seminggu kepada Disdik DKI Jakarta atasi oknum guru intoleransi di sekolah. 

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved