Pemilu 2024

Bawaslu Kota Tangsel Waspadai Buzzer saat Pemilu 2024, Minta Masyarakat Berani Lapor ke Polisi

Bawaslu Kota Tangsel mewaspadai peran buzzer yang bakal merepotkan saat kampanye Pemilu 2024, karena itu diminta masyarakat berani lapor polisi.

Warta Kota/Rafsanjani Simanjorang
Slamet Sentosa, koordinator hukum, data dan informasi Bawaslu Tangsel, mewanti-wanti masyarakat agar waspada pada buzzer saat pemilu 2024. 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGSEL - Anggota Bawaslu Kota Tangsel, Slamet Sentosa, mewanti-wanti masyarakat soal peran buzzer saat kampanye Pemilu 2024.

Menurut Slamet, hal ini perlu diwaspadai karena di era moderenisasi ini, buzzer menjadi sesuatu yang penting untuk menjatuhkan lawan politik.

Saking pentingnya, buzzer kini menjadi mesin politik dari sebuah partai politik atau tim sukses.

Sebab, buzzer punya kemampuan untuk memanipulasi opini publik lewat sosial media. 

Hal inilah yang penting diwaspadai jelang pemilu serentak 2024.

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Tangerang Selatan pun memberikan pemahaman pada masyarakat soal buzzer yang meresahkan.

"Kalau aturan tentang pelanggaran pemilu kan jelas, apa saja aturanya,” ujar Slamet Sentosa, koordinator hukum, data dan informasi Bawaslu Tangsel, Kamis (11/8/2022).

Baca juga: Giring Ganesha Klaim Akan Bikin Gebrakan Besar untuk Bawa PSI Masuk Parlemen di Pemilu 2024

“Kalau bentuknya menjelek-jelekkan itu kan larangan di kampanye,” imbuhnya.

“Namun, kalau sekarang ya, saya menjawab konteks saat ini sebelum dimulainya kampanye, pelanggaran seperti hoax atau ujaran kebencian bisa dilaporkan ke polisi langsung," lanjut Slamet.

Menurut Slamet, ranah Bawaslu tak sampai ke masa-masa di luar tahapan Pemilu.

Baca juga: Mahfud MD Tak Setuju Cuma Pembela Pemerintah yang Dituding Buzzer, yang Menyerang Bukan

Meskipun ada Sentra Gakkumdu, namun momennya ada di masa pemilu nantinya.

"Kalau bawaslu, pertama yang ditangani adalah pelanggaran administrasi. Kalau yang pidana, itu ke Gakkumdu, namun itu nanti," katanya.

Saat pemilu, pembatasanpun jelas, mana yang ditangani oleh Bawaslu serta mana hal yang ranah kepolisian.

Ilustrasi rekayasa foto yang dilakukan buzzers di masa kampanye.
Ilustrasi rekayasa foto yang dilakukan buzzers di masa kampanye. (Istimewa)

Jika ada kampanye hitam, hoax atau ujaran kebenciam terhadap individu, maka korban dapat langsung melaporkannya ke polisi.

"Kalau fokus kami utama di pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan pemilihan umum. Kalau pidana itu ada kerja sama kepolisian, kejaksaan dan bawaslu. Itu saja," katanya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved