Berita Jakarta

DPRD DKI Kesal Perda RDTR Belum Dicabut, Pemprov Bikin Regulasi Sendiri

Ferrial Sofyan kesal dengan sikap Pemprov DKI Jakarta yang bikin Pergub soal rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi tanpa DPRD

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Mayjen TNI (Purn) Ferrial Sofyan kesal dengan sikap Pemprov DKI Jakarta yang bikin Peraturan Gubernur (Pergub) soal rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi (RDTR-PZ) tanpa melibatkan dewan. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD DKI Jakarta Mayjen TNI (Purn) Ferrial Sofyan kesal dengan sikap Pemprov DKI Jakarta yang bikin Peraturan Gubernur (Pergub) soal rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi (RDTR-PZ) tanpa melibatkan dewan.

Padahal Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang RDTR-PZ statusnya belum dicabut oleh kedua belah pihak.

Ferrial mengingatkan, Bapemperda dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta telah membahas rencana pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai pengganti Perda RDTR-PZ yang akan dicabut.

Namun, pembuatan Pergub dilaksanakan setelah dewan mengkaji hasil pertemuan Pemprov DKI Jakarta dengan kementerian beberapa waktu lalu.

“Pada waktu itu kita buat jadwal, sepakat hasil dari kementerian itu disampaikan dulu kepada kita. Apakah ada perubahan atau tidak dari bahasan, kalau tidak ada perubahan, kita akan cabut perda. Dengan begitu tentu akan keluar perkada (pergub),” kata Ferrial saat rapat kerja dengan Dinas Citata DKI Jakarta pada Rabu (10/8/2022).

Baca juga: Anies Baswedan Sebut Pengajuan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Sesuai Visi Jangka Panjang Jakarta

Ferrial menekankan bahwa Pergub belum bisa dipakai, karena kedudukan hukum Perda lebih tinggi.

Karena itu dia meminta agar Pemprov membedah isi-isi Pergub yang sampai saat ini belum pernah dipaparkan kepada Bapemperda.

“Memang Anda berani menerapkan Pergub padahal masih ada Perda Nomor 1 tahun 2014 ini? Itu tidak bisa dan akan menjadi masalah,” ujar Ferrial dari Fraksi Demokrat ini.

Sementara itu Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan memutuskan, untuk menunda pembahasan pencabutan Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang RDTR-PZ.

Politikus PDI Perjuangan ini menunda karena Pemprov DKI Jakarta belum melakukan sosialisasi Pergub Nomor 31 tahun 2022 tentang RDTR-PZ.

Baca juga: Perusahaan Diduga Melanggar Tata Ruang Hingga Rugikan Negara di Kamal Muara Bakal Dilaporkan ke KPK

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved