Kemendag Sita Produk Baja Tak Sesuai SNI Senilai Rp41,6 Milar, Mendag Zulhas: Tertibkan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengamankan sementara produk baja yang diduga tidak memenuhi persyaratan mutu SNI senilai Rp41,68 miliar

Istimewa
Mendag Zulkifli Hasan usai memantau langsung perusahaan pelanggar ketentuan di Kabupaten Serang, Banten hari ini, Selasa (9/8). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bertindak tegas. Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Kementerian Perdagangan mengamankan sementara produk baja yang diduga tidak memenuhi persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) senilai Rp41,68 miliar. di Kabupaten Serang, Banten, Selasa (9/8/2022).

"Kemendag merespons adanya informasi maraknya importasi bahan baku BjLS dan BjLAS asal Tiongkok, serta peredaran produk BjLS tidak memenuhi kualitas yang dipersyaratkan secara teknis," kata Mendag Zulkifli Hasan usai memantau langsung perusahaan pelanggar ketentuan di Kabupaten Serang, Banten, Selasa (9/8/2022).

Setelah diuji, kata Zulhas, produk-produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan SNI, yakni SNI 07-2053-2006 dan SNI 4096:2007.

Baca juga: Kemendag Distribusikan 10.000 Minyakkita dengan Harga Rp 14.000 Per Liter ke Seluruh Indonesia

"Produk baja yang diamankan tercatat seberat 2.128 ton dengan nilai mencapai Rp41,68 miliar,” katanya.

Produk baja yang diamankan, menurut Zulhas berupa baja lembaran lapis seng (BjLS) dan galvanized steel coils yang digunakan sebagai bahan baku, serta galvanized steel coils with alumunium zinc alloy (BjLAS) dengan berat sekitar 2.128 ton senilai Rp41,68 miliar.

Tindakan pengamanan sementara ini dilakukan di dua perusahaan sekaligus yang berlokasi di Kabupaten Serang, Banten dan Surabaya, Jawa Timur.

Menurutnya pelaku usaha diduga telah mengimpor bahan baku dari Tiongkok berupa Galvanized Steel Coils yang diduga tidak memenuhi standar, memproduksi BjLS yang tidak sesuai SNI, dan memperdagangkan produk tersebut tanpa memiliki SPPT-SNI dan NPB.

Baca juga: Sidak di Pasar Malam Keputran, Mendag Zulhas Sebut Emak-emak Bahagia Harga Bapok Turun

Hal ini katanya berpotensi melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

Pelaku usaha tersebut menurutnya tetap memperdagangkan dengan harga jual yang lebih murah. Hal ini menimbulkan persaingan tidak sehat karena dapat mematikan industri dalam negeri untuk produk sejenis.

Tindakan pengamanan sementara tersebut, lanjut Mendag Zulkifli Hasan, dilakukan untuk meminimalisasi kerugian konsumen.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved