Pemilu 2024

98 Nama Penyelenggara Pemilu Dicatut Parpol, Bawaslu Sarankan KPU Perbaiki Sipol

Nantinya hasil penelusuran tersebut bisa jadi rekomendasi perbaikan kepada KPU dan parpol yang bersangkutan.

Editor: Yaspen Martinus
Istimewa
KPU menemukan nama 98 penyelenggara pemilu di daerah, dicatut sebagai anggota partai politik. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan nama 98 penyelenggara pemilu di daerah, dicatut sebagai anggota partai politik. Hal ini didapati usai penyelenggara yang bersangkutan mengadukannya kepada KPU.

Atas temuan ini, KPU menyatakan hal itu terjadi karena Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) terbatas membaca status pekerjaan di KTP elektronik.

Menanggapi hal tersebut, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda menyarankan KPU memperbaiki Sipol, agar bisa mendeteksi status pekerjaan yang dilarang menjadi anggota parpol, seperti ASN, TNI, dan Polri.

“Ada baiknya KPU perbaiki SIPOL untuk mendeteksi penyelenggara pemilu, baik anggota maupun staf sekretariat di lembaga permanen KPU, Bawaslu serta badan adhoc."

"PPK, Panwascam, PPS, Panwas Kelurahan Desa, PPLN, Panwas LN, dan KPPSLN, PTPS LN, dan pihak lain yang dilarang menjadi anggota parpol seperti ASN, TNI, Polri,” kata Herwyn kepada wartawan, Selasa (9/8/2022).

Bagi Bawaslu, kata Herwyn, adanya data penyelenggara pemilu yang terdaftar dalam kepengurusan parpol, bisa menjadi informasi awal untuk dilakukan penelusuran terkait kebenaran indormasi.

Baca juga: Sore Ini Kapolri Bakal Umumkan Tersangka Baru Pembunuh Brigadir Yosua

Nantinya hasil penelusuran tersebut bisa jadi rekomendasi perbaikan kepada KPU dan parpol yang bersangkutan.

“Bagi Bawaslu dengan adanya data penyelenggara pemilu dan pihak yang dilarang tersebut, dapat dijadikan informasi awal untuk dilakukan penelusuran kebenaran informasi."

"Yang hasilnya akan direkomendasikan perbaikan kepada KPU dan parpol terkait anggota parpol dari unsur masyarakat yang dilarang menjadi anggota parpol,” bebernya.

Baca juga: Peringatan Ketiga Jokowi Agar Polri Usut Tuntas Kasus Brigadir Yosua: Ungkap Kebenaran Apa Adanya

Jika saran perbaikan tersebut tak diindahkan oleh KPU dan parpol bersangkutan, maka temuan pelanggaran ini akan ditindaklanjuti dan diproses sebagaimana ketentuan.

“Apabila saran perbaikan tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan parpol tersebut, maka temuan pelanggaran akan ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Herwyn.

KPU mendapati 98 penyelenggara pemilu namanya dicatut oleh partai politik yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Data ini didapat berdasarkan aduan yang masuk ke KPU dari pihak yang namanya dicatut.

Baca juga: Setelah Periksa 10 Ponsel, Komnas HAM Bilang Kasus Kematian Brigadir Yosua Semakin Terang Benderang

Para pihak yang namanya dicatut juga tidak pernah memiliki kartu tanda anggota (KTA) partai politik.

Mereka melakukan pengecekan secara mandiri melalui situs info.pemilu.kpu.go.id.

KPU akan melakukan proses klarifikasi atas aduan ini kepada partai politik yang bersangkutan, guna memastikan keabsahan daftar nama anggota dimaksud.

Baca juga: Kuasa Hukum Almarhum Minta Polisi yang Ambil CCTV di Kompleks Rumah Ferdy Sambo Dijadikan Tersangka

98 nama penyelenggara pemilu yang namanya dicatut tersebar di 22 provinsi, terdiri dari empat personalia sekretariat KPU provinsi, 22 anggota KPU kabupaten/kota, dan 72 personalia sekretariat KPU kabupaten/kota.

“Menurut informasi yang disampaikan oleh KPU provinsi, mereka yang namanya ada dalam daftar keanggotaan partai, tidak pernah memproses atau mengajukan penerbitan KTA Partai,” beber anggota KPU Idham Holik. (Danang Triatmojo)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved