Berita Video

VIDEO Babak Baru Kasus Satu Pegawai PNS yang Gugat Kemenkumham

Kasus satu pegawai PNS yang gugat Kemenkumham berjalan di tahap diperkirakan membuka mediasi

Penulis: Rendy Rutama | Editor: Fredderix Luttex

WARTAKOTALIVE.COM, PULOGEBANG - Jajaran Kuasa Hukum dari satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dengan inisial OG, menilai pihaknya dapat memungkinkan melakukan buka mediasi.

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum OG yang saat ini dalam tahapan bagian proses menggugat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta

Penasihat hukum OG, Bernard Paulus Simanjuntak menjelaskan, clientnya itu dirasanya siap untuk melakukan mediasi dengan tergugat.

Hal itu diungkapkan Bernard mengenai surat keputusan Nomor M. HH-01.KP.07.02 Tahun 2022, perihal hukuman disiplin tingkat sedang, yakni berupa penurunan jabatan satu tingkat yang sudah ditandatangani secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Kalau saya berpikir enggak ada masalah, sepanjang pihak tergugat setuju, yang jelas sekarang pihak tergugat minta kita untuk menyelesaikan secara damai atau secara kekeluargaan. Tidak perlu dibesar-besarkan," kata Bernard, saat ditemui awak media, Senin (8/8/2022).

Ditambahnya, hasil lanjutan gugatan clientnya itu, Majelis Hakim mengungkapkan arahan, untuk meminta melakukan beberapa perbaikan pada dokumen gugatan.

Baca juga: DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto Surati DPR RI dan Kemenkumham Soal Tuntutan Mahasiswa Terkait RKUHP

"Awalnya pihak majelis hakim meminta tergugat itu Kementerian Hukum dan HAM. Ternyataa saat ini hakim minta menteri langsung yang disebutkan Menteri Hukum dan HAM. Jadi bukan badannya," lugasnya.

Selain itu, Bernard juga menambahkan, Majelis Hakim pun menanyakan terkait kebenaran tindak pidana korupsi yang sudah dituduhkan ke OG.

Karena, hal itu akan menjadi dasar untuk tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan perihal hukuman disiplin tingkat sedang itu.

"Majelis hakim bertanya kepada kita, ada enggak putusan pengadilannya. Lalu kami sampaikan bahwa belum ada keputusan pengadilan soal tindak pidana korupsi yang dilakukan," lugasnya.

Baca juga: Baim Wong Batal Daftarkan Citayam Fashion Week ke Kemenkumham Setelah Dihujat Warganet, Benarkah?

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved