Berita Nasional

Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Bisa Didenda hingga Rp30 Juta, Perpres Sudah Diteken Jokowi

Ketentuan pembayaran iuran dan denda diatur dengan peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

Editor: Feryanto Hadi
Kompasiana.com
ILUSTRASI: Warga yang sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Peserta BPJS Kesehatan mandiri memiliki kewajiban untuk membayar iuran paling lambat setiap tanggal 10.

Jika telat membayar iuran, status peserta BPJS Kesehatan akan dinonaktifkan untuk sementara waktu.

Jika nonaktif maka secara otomatis tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan.

Kepesertaan akan kembali aktif jika peserta sudah membayar tunggakan dan mendapatkan layanan medis seperti biasa. 

Apabila terlambat atau tidak membayar iuran, peserta BPJS Kesehatan juga bisa terkena sanksi. 

Dilansir dari laman BPJS Kesehatan, peserta yang menunggak iuran tidak langsung dikenakan denda.

Baca juga: Sambut HUT ke-54, BPJS Kesehatan Jakarta Barat Gelar Aksi Donor Darah untuk Stok PMI

Melainkan status peserta akan dinonaktifkan sehingga tidak bisa lagi menggunakan layanan kesehatan BPJS Kesehatan.

Adapun terkait denda BPJS Kesehatan, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 atau Perpres Jaminan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.64 tahun 2020 mengenai Jaminan Kesehatan pasal 42, ada sejumlah sanksi terhadap peserta yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan.

Penjaminan peserta yang tidak membayar iuran sampai akhir bulan, akan diberhentikan sementara sejak tanggal satu pada bulan berikutnya.

Baca juga: Dihapusnya Kelas BPJS Kesehatan Tuai Pro dan kontra, Sekda Tangsel: Kami Fokus di UHC

Pemberhentian sementara itu akan berakhir apabila peserta telah membayar tunggakan iuran maksimal 24 bulan.

Selain itu, pemberhentian sementara juga akan berakhir jika peserta membayar iuran pada saat ingin mengakhiri pemberhentian tersebut. Setelah melunasi tunggakan, status kepesertaan peserta akan aktif kembali.

Sementara itu, sejak tahun 2020, pemberhentian sementara penjaminan peserta akan berakhir apabila peserta telah membayar iuran tertunggak paling banyak enam bulan atau peserta membayar iuran pada saat ingin mengakhiri pemberhentian tersebut.

Status kepesertaan nantinya bakal aktif kembali setelah membayar tunggakan.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved