Forum Diskusi Perempuan Minta Menteri Etika Rendah dalam Sensitifitas Gender Mundur

Dalam diskusi kali ini, pembicara Ray Rangkuti yang juga pengamat politik menilai kesadaran etika pejabat publik saat ini kebanyakan kosong.

Editor: Ahmad Sabran
HO
Diskusi publik dengan tema “Etika Pejabat Publik Dalam Perspektif Sensitifitas Gender” di Matraman, Jakarta Timur, Kamis (4/8/2022) dihadiri pengamat politik Ray Rangkuti. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Gerakan Perempuan Milenial untuk Keadilan (GPMK) menggelar diskusi publik dengan tema “Etika Pejabat Publik Dalam Perspektif Sensitifitas Gender” di Matraman, Jakarta Timur, Kamis (4/8/2022). 

Dalam diskusi kali ini, pembicara Ray Rangkuti yang juga pengamat politik menilai kesadaran etika pejabat publik saat ini kebanyakan kosong.

Bahkan ada pejabat yang secara aturan tidak melanggar, tapi secara etika melanggar.

“Seperti yang saya sebutkan, kesadaran etik pejabat negara ini kosong sedangkan aturan sangat tebal. Sehingga, semua orang yang berdasarkan pada aturan akhirnya meredukasi etika,” kata Ray Rangkuti, usai diskusi di Hotel Balairung, Jakarta Timur, Kamis (04/08/2022).

Membahas soal pejabat publik yang baru-baru ini dilaporkan ke Komnas Perempuan, yaitu salah satu Menteri Kabinet Indonesia Maju terkait kekerasan gender.

Ray menyebut jika pejabat negara melakukan pernikahan siri saja sudah bisa dikategorikan melanggar etika, apalagi yang sudah berulang seperti Suharso.

“Lalu kenapa tidak mundur? Kalau dia punya kesadaran etika maka akan mundur. Namun, jika tidak punya kesadaran apalagi tidak merasa melanggar aturan maka biasa saja,” jelasnya.

Baca juga: Suharso Monoarfa Ngotot Cerai Meski Istrinya Ingin Rujuk, Seberat Apa Masalah Rumah Tangga Mereka?

Baca juga: Ini Nama Jenderal dan Pamen yang Dimutasi Kapolri Terkait Kasus Brigadir J

Baca juga: Dana PEN Diusulkan Dihapus demi Hindari Komoditas Politik Pemilu 2024

Sementara itu, Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Aktivis Perempuan Dr Hartini Nara menuturkan, kasus Menteri yang sudah lebih dari sekali tersangkut kasus gender sebaiknya jadi perhatian Presiden.

Sebelumnya pun pada tahun 2011, menteri tersebut diberhentikan menjadi menteri karena kasus yang mirip, yakni pernikahan dan perceraian akibat perselingkuhan.

“Maka kalau sudah ada korban, muncul lagi dari orang yang sama itu namanya kebiasaan. Dan hal itu dilakukan secara sadar dan berulang, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan ketiga keempat kalinya,” ucap Hartini.

Hartini juga menyebut, jika memang Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki etika yang tinggi dan sensitifitas gender maka akan memberhentikan menterinya yang melanggar kekerasan tersebut.

“Jadi atasannya harus memiliki kepekaan. Mestinya pun singkirkan saja, karena masih ada banyak sumber daya manusia (SDM) hebat yang bisa menggantikan,” tutupnya.

Sebelumnya, seorang Menteri KIM yang juga ketua Partai Politik dilaporkan ke Komnas Perempuan oleh Koordinator GPMK Syarifa Pua Djiwa, terkait dugaan pelanggaran perilaku serta perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan yang dilakukan secara berulang.

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved