Putri Gus Dur Puji Andika Perkasa yang Berani Hapus Tes Keperawanan di TNI

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Putri Presiden keempat Gus Dur, Yenny Wahid apresiasi segala terobosan yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di institusi tersebut.

Salah satu terobosan Andika Perkasa yang diparesiasi Yenny Wahid ialah penghapusan tes keperawanan bagi calon anggota TNI wanita.

Foto pertemuan Yenny Wahid dan Andika Perkasa dibagikan di akun instagramnya @Yennywahid pada Rabu (3/8/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Yenny Wahid mengaku mengobrol banyak dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Menurut Yenny Wahid, sosok Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ialah sosok yang humble, tegas, dan humanis.

Direktur yayasan Wahid Foundation itu juga apresiasi sejumlah terobosan yang dikeluarkan oleh Jenderal Andika Perkasa.

Baca juga: Dinilai Telah Berkontribusi Membangun Hubungan Indonesia-Jepang, Yenny Wahid Diganjar Penghargaan

Misalnya saja menghapus tes keperawanan bagi calon TNI wanita yang mendiskriminasi perempuan.

Menurut Yenny Wahid, keputusan tersebut merupakan terobosan cerdas yang diyakini bisa membawa perubahan nyata di tubuh TNI.

“Berbagai terobosan cerdasnya melalui berbagai kebijakan membawa perubahan nyata di tubuh TNI. Contohnya soal tes keperawanan,” jelasnya.

Baik Yenny Wahid dan Panglima TNI juga berdiskusi tentang isu-isu kebangsaan dan isu global.

Selain mengobrol soal TNI dan isu kebangsaan, pria berotot itu juga mengajari Yenny Wahid tentang tips dan resep rajin olah raga di tengah kesibukan.

“Doain tahun ini bisa lebih langsing ya Guys,” canda Yenny.

Baca juga: Diserang Tumor Otak Hingga Buta, Kondisi Terkini TNI Cantik Ini Diungkap Panglima TNI Andika Perkasa

Diketahui sebelumnya Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayjen dr Budiman menegaskan kebijakan penghapusan syarat terkait tes keperawanan dalam rekrutmen prajurit TNI telah efektif diberlakukan pada tahun 2022 ini.

Ia mengatakan penghapusan persyaratan terkait tes kepewawanan dalam buku petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan badan calon prajurit oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tersebut telah diberlakukan baik di TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara.

Budiman menjelaskan kebijakan tersebut menjawab persoalan terkait hak asasi manusia dan hak perempuan yang mungkin terdampak karena adanya aturan tersebut terdahulu.

Sehingga, lanjut dia, saat ini mereka yang memiliki persoalan terkait hal tersebut bisa tetap menjadi prajurit TNI.