FORMAPPI Berharap Kemendagri Jamin Tak Ada Kongkalikong DPRD dan Pj Kepala Daerah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA TIMUR - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) menilai, kebijakan teknis terkait nantinya penunjuk Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk memantau dengan aturan antara politik, yakni DPRD dan PJ.

Jajarannya Formappi mengungkapkan kekhawatirannya akan hal ini, apabila kebijakan itu tidak kuat diterapkan, memungkinkan terjadi Pj terpilih bisa melakukan transaksional politik.

Mengingat saat ini langkah pergerakan pemilu serentak 2024 sudah mulai terasa.

"Mereka bisa cari dukungan tranksaksional dengan kepala daerah. Adakah kemungkinan DPRD bermain dengan Pj?," kata Lucius saat diskusi Formappi terkait Pj daerah, Minggu (31/7/2022).

"(Kalau ada) bisa muncul masalah. Misal dalam pengesahan kebijakan. Ini hanya bisa diatasi kalau aturan teknis Kemendagri atur relasi DPRD dengan Pj," lanjutnya.

Ditambahnya, Pj juga akan dilibatkan terkait pembahasan perihal anggaran daerah bersama DPRD, hal ini juga dapat dirasanya menjadi faktor konflik kepada pemerintah pusat dan DPRD.

Maka dari itu, kinerja Pj diharapkan bisa maksimal seprofesional mungkin, supaya nantinya tidak terjebak perihal transaksional.

"Hambatan ini nyata, terlebih dengan kebutuhan modal untuk 2024, memungkinkan akan bisa terjadi sangat nyata, dan sumber uang ada di APBD," tegasnya.

Baca juga: Bukan Hanya di Bantul, DPRD Temukan Pemaksaan Jilbab di Sekolah Negeri Jakarta

Lucius juga menjelaskan bahwa Kemendagri bisa harus melangkah untuk antisipasi dari ragam hal serupa, yakni dampak dari penunjukan Pj tersebut.

"Ada yang mengusulkan pemilu Gubernur dipilih sama DPRD, ini ujian, ada masalah juga peluang kalau nanti kepala daerahnya menjalankan pekerjaan dengan baik dan publik terpukau, nanti orang bilang 'daripada repot-repot pilkada jadi mendingan ditunjuk DPRD saja' seperti itu," tutupnya.