ACT Disorot

Agar Tidak Hilangkan Barang Bukti, Bareskrim Tahan 4 Petinggi ACT Penilep Dana Umat Rp450 Miliar

Bareskrim Polri memutuskan melakukan penahan terhadap 4 petinggi Yayasan ACT setelah diperiksa sebagai tersangka, Jumat (29/7/2022).

act.id
Bareskrim Polri memutuskan melakukan penahan terhadap 4 petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) setelah diperiksa pertama kali sebagai tersangka, Jumat (29/7/2022). Keempatnya adalah Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin, Ketua Dewan Pembina Yayasan ACT Novariadi Ilham Akbari, Anggota Dewan Pembina Yayasan ACT Heryana Hermai, dan Ketua Yayasan ACT Ibnu Khajar. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Bareskrim Polri memutuskan melakukan penahan terhadap 4 petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) setelah diperiksa pertama kali sebagai tersangka, Jumat (29/7/2022).

Keempatnya adalah Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin, Ketua Dewan Pembina Yayasan ACT Novariadi Ilham Akbari, Anggota Dewan Pembina Yayasan ACT Heryana Hermai, dan Ketua Yayasan ACT Ibnu Khajar.

Mereka sudah menjalani pemeriksaan sejak pukul 13.30 WIB, sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dan pencucian uang.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan menyebut alasan penyidik menahan para tersangka karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti.

"Karena terbukti, minggu lalu kami melaksanakan penggeledahan di kantor ACT. Ada beberapa dokumen yang sudah dipindahkan dari kantor tersebut sehingga kekhawatiran penyidik terhadap para tersangka tersebut akan menghilangkan barang bukti, sehingga kami lakukan penahanan," kata Whisnu di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/7/2022).

Whisnu menyebut penahanan berlaku sejak Jumat (29/7/2022) hingga 20 hari mendatang.

Baca juga: ACT Kelola Dana Umat Hingga Rp2 Triliun, Potong Rp450 Miliar untuk Diselewengkan

"Penahanan akan dilaksanakan di Rutan Bareskrim selama 20 hari ke depan," katanya.

Sebelumnya Kepala Biro Penerangan Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan dari hasil pemeriksaan kepada keempatnya diketahui yayasan ACT ini mengelola 2 anggaran.

Yakni anggaran implementasi dan anggaran operasional.

"Berdasarkan hasil penyidikan ditemukan fakta bahwa dana yang dikelola ACT selain Rp130 miliar dana boeing, penyidik menemukan fakta yayasan ini mengelola dana umat hingga sebesar Rp2 triliun. Dari dana Rp2 triliun tersebut dilakukan pemotongan kurang lebih sebesar Rp450 miliar dengan alasan operasional, dimana sumber operasional didapat dari pemotongan oleh pengurus yayasan," katanya dalam konpers di Mabes Polri yang ditayangkan live di akun Instagram Divisi Humas Polri, Jumat sore.

Baca juga: Sudah 4,5 Jam Diperiksa Bareskrim Sebagai Tersangka, 4 Petinggi ACT Berpotensi Ditahan

Pemotongan dana sampai 25 persen ini kata Ramadhan adalah penyelewengan karena digunakan bukan untuk peruntukkannya.

Ia menjelaskan dana Rp2 triliun yang dikelola ACT itu didapat dalam kurun waktu sejak 2005 sampai 2020.

"Jadi total donasi dari masyarakat ke ACT dari 2005 sampai 2020 adalah sekitar Rp2 triliun. Sebesar 25 persennya atau sekitar Rp450 triliun dipotong dan diselewengkan dengan alasan operasional," kata Ramadhan.

Ia menjelaskan sejak 2015 sampai 2019 dasar yang dipakai yayasan untuk memotong dana kemanusiaan adalah surat keputusan dari pengawas dan pembina ACT dimana disebutkan pemotongan bisa 20 sampai 30 persen.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved