Aliran Dana ACT

Untuk Cegah Kasus ACT Berulang Kembali, MUI Minta kepada Kemensos Membuat Pedoman Pengumpulan Donasi

Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud meminta Kementerian Sosial membuat pedoman mengenai pengumpulan dana amal.

Editor: Sigit Nugroho
act.id
Logo lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud meminta Kementerian Sosial membuat pedoman mengenai pengumpulan dana amal.

Marsudi mengatakan bahwa langkah itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus penyelewengan dana seperti yang diduga dilakukan lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT).

"Yang terpenting amanah dan berapa kepantasan yang boleh dipakai 5 atau 10 persen. Kalau bisa di Kementerian Sosial ada petunjuk agar tidak salah operasional. Yang terpenting terbuka auditable sehingga masyarakat yakin dan percaya," kata Marsudi di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Menurut Marsudi, tindakan yang dilakukan oleh ACT adalah bentuk penyelewengan.

Baca juga: Bos ACT Selewengkan Rp34 Miliar Dana Bantuan Boeing, Koperasi Syariah 212 Kecipratan Rp10 Miliar

Baca juga: Empat Tersangka Kasus ACT Bakal Diperiksa Jumat Pekan Ini, Penentuan Penahanan Usai Pemeriksaan

Baca juga: Pangkas Donasi ACT 30 Persen, Ahyudin Digaji Rp450 Juta Tiap Bulan, Ibnu Khajar Rp200 Juta

Penyelewengan, kata Marsudi, terjadi ketika dana donasi tidak sampai kepada penerimanya.

"Itu dana umat kan? Intinya dana itu sampai ke tujuannya orang yang memberikan donasi untuk ke sana, ketika tidak sampai ke titiknya pemberi donasi itulah penyelewengan," ucap Marsudi.

MUI, kata Marsudi, tetap akan membuka kerja sama dengan organisasi manapun.

BERITA VIDEO: Ajudan Ferdy Sambo Diperiksa Komnas HAM, Tapi Bharada E Tidak Ada

Namun, Marsudi mengatakan kerja sama tersebut dapat dihentikan jika terjadi permasalahan hukum.

"Namanya orang sebuah organisasi mau kolaborasi dng siapa saja, yang kira-kira buat kemaslahatan bersama kita laksanakan, tak hanya ACT. Namun ketika ada persoalan, saya harapkan persoalan diselesaikan dulu," papar Marsudi.

Seperti diketahui, Mabes Polri telah menetapkan empat pimpinan pengurus yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai tersangka kasus penggelapan dana donasi masyarakat.

Adapun keempat tersangka itu yakni Ahyudin, Ibnu Khajar, Hariyana Hermain serta Novariadi Imam Akbari.

Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan membeberkan peran keempat tersangka tersebut.

Kata dia, saat periode kejadian, Ahyudin menduduki pucuk pimpinan serta merupakan pendiri ACT.

"Fakta hasil penyidikan saudara A yang memiliki peran sebagai pendiri, juga sebagai Ketua Pengurus Yayasan ACT dan ketua pembina pada 2019-2022 dan juga pengendali Yayasan ACT dan badan hukum terafiliasi dengan Yayasan ACT," kata Ramadhan.

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved