ACT

Empat Tersangka Kasus ACT Bakal Diperiksa Jumat Pekan Ini, Penentuan Penahanan Usai Pemeriksaan

Whisnu menuturkan, penyidik bakal menentukan apakah keempatnya bakal ditahan usai diperiksa sebagai tersangka.

Editor: Yaspen Martinus
act.id
Bareskrim Polri bakal memeriksa empat tersangka kasus dugaan penyelewengan donasi di lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT), Jumat (29/7/2022) pekan ini. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Bareskrim Polri bakal memeriksa empat tersangka kasus dugaan penyelewengan donasi di lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT), Jumat (29/7/2022) pekan ini.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyampaikan, mereka bakal diperiksa perdana dalam statusnya sebagai tersangka

"Selanjutnya akan ada panggilan untuk datang pada Hari Jumat," kata Whisnu kepada wartawan, Selasa (26/7/2022).

Baca juga: DAFTAR 10 Perusahaan Cangkang ACT, Diduga Ikut Menerima Donasi Publik

Whisnu menuturkan, penyidik bakal menentukan apakah keempatnya bakal ditahan usai diperiksa sebagai tersangka.

"Betul (penentuan penahanan usai diperiksa)," ucapnya.

Terancam 20 Tahun Penjara

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan, keempat tersangka diduga melanggar pasal tindak pidana penggelapan, ITE, hingga pencucian uang.

"Persangkaan pasal tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang," terang Ramadhan.

Hal itu termaktub dalam pasal 372 KUHP dan atau pasal 374 KUHP dan atau pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 Ayat (1) UU 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 25 Juli 2022: 14 Pasien Meninggal, 4.048 Positif, 4.023 Orang Sembuh

Lalu, pasal 70 Ayat (1) dan Ayat (2) jo pasal 5 UU 16/2001, sebagaimana telah diubah UU 28/2004 tentang Perubahan atas UU 16/2001 tentang Yayasan.

Berikutnya, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP.

Dalam kasus ini, kata Ramadhan, pihaknya juga telah memeriksa 26 saksi.

Baca juga: Hindari Amandemen, MPR Pakai Cara Konvensi Ketatanegaraan untuk Masukkan PPHN ke UUD 1945

"Penyidik memeriksa saksi, 26 saksi yang terdiri 21 saksi dan lima saksi ahli, di antaranya satu ahli ITE, satu ahli bahasa, dua ahli yayasan, satu ahli pidana," jelasnya.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Helfi Assegaf menyatakan, para tersangka terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved