Habib Rizieq Bebas

Aktivis Ini Sebut Bebasnya HRS Tak Lepas Dari Campur Tangan Amerika Serikat

Syahganda Nainggolan menyebutkan bebas bersyaratnya eks pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab tak lepas dari campur tangan pemerintah Amerika Serikat

Istimewa
Habib Rizieq Shihab bebas bersyarat, Rabu (20/7/2022). Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menyebutkan bebas bersyaratnya eks pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab tak lepas dari campur tangan pemerintah Amerika Serikat dan adanya penyelenggaraan KTT G20 di Indonesia. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menyebutkan bebas bersyaratnya eks pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab tak lepas dari campur tangan pemerintah Amerika Serikat dan adanya penyelenggaraan KTT G20 di Indonesia.

Hal itu dikatakan Syahganda Nainggolan dalam diskusi webinar bertajuk, Pembebasan Habib Rizieq Shihab atauu HRS dan Masa Depan Keadilan Indonesia, yang diselenggarakan Narasi Institut, Jumat (22/7/2022) lalu di Jakarta.

Syahganda mengatakan pembebasan HRS tak lepas dari tekanan pemerintah Amerika Serikat terhadap pemerintah Indonesia.

Menurut Syahganda hal itu barawal dari rilis HAM yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat awal tahun ini.

Dalam rilis HAM itu juga menyinggung HRS yang ditahan Pemerintah Indonesis.

"Jadi, HRS dikeluarkan guna merespon rilis Kementerian Luar Negeri AS atas persoalan HAM dan juga sangkut paut terhadap kasus penembakan laskar FPI di KM 50," kata Syahganda.

Baca juga: Mardani Ali Sera Sempat Menduga Bebasnya Habib Rizieq untuk Alihkan Isu Pembunuhan Brigadir Yosua

Menurutnya, Indonesia dalam konteks dibebaskan bersyaratnya HRS untuk mendapat dukungan Amerika Serikat dan Barat dalam bantuan pinjaman guna melaksanakan pembangunan.

"Di mana defisit anggaran pembangunan ke depan harus bisa dipastikan diperoleh melalui pinjaman bilateral ataupun multilateral, bukan lagi intervensi Bank Indonesia," kata Syahganda.

Bagi Syahganda kebutuhan pinjaman untuk APBN tak akan bisa dipenuhi dengan mengandalkan pengahasilan pajak yang hanya 9 persen dari PDB.

Selain itu katanya soal HAM ini juga harus selesai sebelum diselenggarakannya acara G-20 November mendatang, di mana sejumlah pimpinan berbagai negara akan datang ke Indonesia.

Baca juga: Habib Rizieq Shihab Tak Boleh Sembarangan Tinggalkan Petamburan Tanpa Izin Bapas

Tentu katanya pemerintah Indonesia akan sangat malu dengan tudingan pelanggaran HAM, seperti pemenjaraan HRS, bila melakukan hajatan internasional.

Syahganda juga meminta agar Jokowi melakukan rekonsiliasi nasional dalam rangka bahu-membahu membangun Indonesia di tengah situasi krisis saat ini.

Namun demikian Syahganda menyarankan Jokowi menunjukkan sikap menghormati HRS lebih dulu.

Selain Syahganda, dalam webinar itu juga menghadirkan juga pembicara guru besar IPB Prof Dr Didin S Damanhuri, pengamat ekonomi M Fadhil Hasan, Fahri Hamzah, serta pengacara HRS Azis Yanuar.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved