Jam Kerja Karyawan

Politisi PSI tak Setuju Pemprov DKI Atur Jam Kerja Karyawan, Berpotensi Ganggu Bisnis di Jakarta

Politisi PSI William Aditya tak setuju Pemprov DKI mengatur jam kerja karyawan di masa pandemi virus corona yang belum beres.

Ricky Martin Wijaya
Politisi PSI William Aditya Sarana mengkritisi aturan jam kerja karyawan di masa pandemi virus corona, yang berpotensi mengganggu kegiatan bisnis. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengaturan jam kerja di Jakarta berpotensi menganggu bisnis di Ibu Kota. Soalnya jam kantor dan operasional bisnis dirancang dalam waktu yang sama untuk memudahkan koordinasi, komunikasi serta akses antarlini bisnis tersebut.

Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana memprediksi, usulan pengaturan jam kerja sulit dicapai.

Jika mengurai kemacetan jadi tujuan pengaturan jam kerja, kata dia, hal tersebut tidak tepat dan mengganggu kerja bisnis di DKI Jakarta.

“Mungkin harusnya pemerintah bukan mengatur jam kerjanya, tapi membuat sistem kerja hybrid yang pernah dilakukan beberapa kantor di Ibu Kota saat angka penularan Covid-19 masih tinggi,” kata William, Sabtu (23/7/2022).

Menurutnya penerapan hybdrid dengan contoh tiga hari bekerja dari kantor atau workf from office (WFO) dan dua hari bekerja dari rumah atau work from home (WFH) mungkin bisa jadi solusi.

Dengan ini mungkin akan mengurai kepadatan di jalan raya karena pergerakan manusianya semakin sedikit.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menilai, Pemprov DKI perlu mengoptimalisasikan mode transportasi umum yang ada di Jakarta, baik dari sisi jumlah, kenyamanan dan integrasi antarmoda.

Baca juga: Catat Lebih dari 77 Juta Jam Kerja Aman, Pertamina Raih Penghargaan Keselamatan Migas

Hal ini dilakukan untuk mendorong minat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

“Pemprov perlu melakukan evaluasi menyeluruh juga optimalisasi moda transportasi umum. Saya rasa usul ini selain akan mengurangi pergerakan manusia juga mengurangi tingkat penyebaran covid di Ibu Kota,” ujarnya.

Seperti diketahui, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengusulkan jam keberangkatan pekerja diatur agar tidak menumpuk di saat bersamaan. 

Pasalnya, kepadatan lalu lintas terjadi pada waktu pergi dan pulang jam kerja, yakni sekitar pukul 06.00-09.00 WIB dan 17.00-19.00.

Ilustrasi karyawan bekerja secara hybrid.
Ilustrasi karyawan bekerja secara hybrid. (freepik.com)

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, bakal mempertimbangkan usulan pengaturan jam kerja

Terlebih, pihaknya juga pernah menerapkan pengaturan jam keberangkatan pada anak sekolah. 

“Usulan itu perlu kami pertimbangkan. Dulu pernah didiskusikan, dulu anak sekolah juga pernah," ucapnya. 

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mengurangi kemacetan lalu lintas Jakarta. 

Beberapa cara di antaranya seperti, penerapan jam ganjil genap di sejumlah ruas jalan, penambahan armada bus Transjakarta, membangun jalan layang, hingga memperluas rute kereta rel listrik. 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved