Ibu Kota Pindah

MK Juga Tolak Gugatan Ayzumardi Azra dan Din Syamsuddin, Sebut UU IKN Konstitusional

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan UU IKN cacat formil dan cacat materiel, sehingga harus dibatalkan.

Editor: Yaspen Martinus
Kompas.com
Mahkamah Konstitusi (MK) juga menolak permohonan uji materi UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), dari cendekiawan muslim yang kini menjabat Ketua Dewan Pers Ayzumardi Azra bersama 20 penggugat lainnya, termasuk Din Syamsuddin 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) juga menolak permohonan uji materi UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), dari cendekiawan muslim yang kini menjabat Ketua Dewan Pers Ayzumardi Azra bersama 20 penggugat lainnya, termasuk Din Syamsuddin.

Gugatan Ayzumardi dan kawan-kawan tersebut bernomor 34/PUU-XX/2022.

"Mengadili. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pleno pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Baca juga: Polri Bilang Adik Brigadir Yosua yang Minta Dimutasi ke Polda Jambi, Alasannya Ini

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan UU IKN cacat formil dan cacat materiel, sehingga harus dibatalkan.

MK mengatakan, alasan menolak permohonan itu sama seperti dalam pertimbangan nomor Perkara 25/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Abdullah Hehamahua dan kawan-kawan.

Anggota MK Enny Nurbaningsih mengatakan, seluruh peserta sidang paripurna DPR menyetujui RUU IKN disahkan menjadi UU, meskipun terdapat fraksi yang menyatakan lampiran II belum dibahas.

Baca juga: Lebih Pengalaman Jadi Alasan Kapolri Serahkan Kasus Penembakan Brigadir Yosua ke Polda Metro Jaya

"Lagipula dalam pembahasan tingkat II, agenda yang dilakukan adalah persetujuan dan pengesahan RUU IKN, bukan pembahasan norma pasal secara terperinci termasuk lampiran a quo," jelas Enny

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Enny mengatakan, dalil para pemohon bahwa lampiran II RUU IKN yang kemudian disahkan sebagai UU 3/2022 tidak pernah dibahas dalam persetujuan bersama, tidak beralasan menurut hukum.

"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para pemohon berkenaan dengan pengujian formil UU 3/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya."

Baca juga: Polri Pertimbangkan Permintaan Kapolres Jaksel dan Karo Paminal Dinonaktifkan Agar Tak Ada Spekulasi

"Dan dengan demikian, proses pembentukan UU 3 tahun 2022 a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945."

"Oleh karena itu, UU 3 tahun 2022 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat," beber Enny.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Baca juga: Polisi Izinkan Keluarga Bawa Dokter Forensik Sendiri Saat Autopsi Ulang Jenazah Brigadir Yosua

Gugatan bernomor 25/PUU-XX/2022 itu diajukan oleh bekas penasihan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua bersama 23 penggugat lainnya. 

"Mengadili, alam provisi, menolak permohonan provisi para pemohon."

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved