Lelang Jabatan

Setelah Mendapat Izin dari KASN, Pemkab Karawang Segera Lelang 14 Jabatan Kepala Dinas yang Kosong

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, segera melakukan lelang 14 jabatan kepala dinas yang kosong.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Sigit Nugroho
Warta Kota/Muhammad Azzam
Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana. 

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, segera melakukan lelang 14 jabatan kepala dinas yang kosong.

Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), agar dapat dilakukan lelang jabatan.

"Kami akan segera melaksanakan lelang jabatan menunggu izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Suratnya sudah kami kirim ke sana (KASN). Tinggal menunggu balasan," kata Cellica, Sabtu (16/6/2022).

Cellica berujar bahwa setelah mendapatkan izin dari KASN, pihaknya akan segera melakukan lelang jabatan.

14 jabatan kosong di eselon II yang dilelang di antaranya jabatan Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Perpustakaan dan Arsip (Perpus), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset (BPKAD), Inspektorat, Asisten Pembangunan dan Asisten Bidang Administrasi serta 2 jabatan staf ahli.

Baca juga: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Ditangkap KPK karena Suap Proyek dan Lelang Jabatan

Baca juga: Rahmat Effendi Dicokok KPK Terkait Dugaan Suap Proyek dan Lelang Jabatan, Setumpuk Uang Turut Disita

Baca juga: Lelang Jabatan Selesai, Mohammad Idris Resmi Lantik Lima Kepala Dinas Kota Depok Terpilih

"14 jabatan itu In Shaa Allah segera terisi, tetapi tentunya semua itu membutuhkan waktu dan tidak perlu terburu-buru," ujar Cellica.

Kelompok pakar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang menyoroti banyaknya pelaksana tugas atau Plt dalam jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah Kabupaten Karawang.

Untuk pihaknya akan menyarankan anggota DPRD Karawang untuk mendorong Pemerintah Kabupaten segera mengisi jabatan kosong Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut.

"Kami sudah sudah diajak diskusi dengan DPRD, memang kekosongan jabatan itu dalam hal ini diisi plt harus segera diisi," kata Ketua Kelompok Pakar DPRD Karawang Sonny Hersona, pada Rabu (22/6/2022).

Sonny menerangkan, secara normatif jabatan pelaksana tugas pada pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku paling lama tiga bulan lalu bisa ditambah satu kali selama tiga bulan.

"Ada Undang-Undang 30 Tahun 2014, kemudian diturumlan menjadi PP 48 Tahun 2016 dan ada juga surat edaran BKN nomor 1 Tajun 2021," ujar Sonny.

BERITA VIDEO: MENCEKAM! KKB Ngamuk Tembak 10 Warga Sipil, 9 Tewas

Selain itu juga, kata Sonny, banyaknya pelaksana tugas pada jabatan di Pemkab Karawang akan mempengaruhi kinerja pelayanan publik di Karawang.

"Jadi tentu kami juga berharap temen-temen DPRD, kalau ada yang keluar (aturan) untuk diingatkan. PLT juga tidak tepat, atau banyak jabatan kosong tidak tepat. Karena lokomotif pemerintahan harus jalan," ujar Sonny.

Dia menambahkan, saran dan masukan kelompok pakar ini sudah disampaikan ke DPRD Karawang.

Sehingga langkah yang dilalukan anggota DPRD dalam hal ini dari fraksi PDI-P, Taufik Ismail sudah benar.

"Saya yakin bahwa Pemkab juga punya perencanaan sumber daya manusia karena dalam sebuah organisasi baik profit maupun non profit itu harus jelas," tutur Sonny.

Sumber: Tribun bekasi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved