Prediksi 2050 Jakarta Tenggelam? Ariza: Semua Pihak Berperan Memberikan Perhatian Lebih

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Isu Jakarta akan tenggelam sebenarnya bukan merupakan hal baru yang kita dengar.

Dilansir dari Kompas.com, isu tersebut kembali muncul ketika Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan Ibu Kota Indonesia berpindah karena Jakarta diprediksikan akan tenggelam.

Dalam pidatonya pada 27 Juni 2021, Joe melontarkan pernyataan tersebut di Kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat.

"Apa yang terjadi di Indonesia jika perkiraannya benar bahwa, dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena akan tenggelam," ujar Biden dikutip dari Kompas.com.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria angkat suara.

"Memang sudah diantisipasi sejak awal, adanya muka air tanah yang terus turun," ujar pria yang akrab dipanggil Ariza itu, Senin (11/7/2022) malam.

Baca juga: Sudin SDA Kepulauan Seribu Bangun Tiga Sumur Resapan di Pulau Pramuka untuk Atasi Banjir Saat Hujan

Saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Ariza menginformasikan, hal lain yang juga turut menjadi perhatian khusus adalah polusi udara, banjir, macet, dan sampah.

Ariza mengaku, isu-isu tersebut harus menjadi perhatian bersama.

Tidak hanya Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat, tetapi juga pemerintah pusat harus memberikan perhatian lebih bagi Jakarta.

"Pemerintah pusat juga harus memberikan perhatian lebih bagi Jakarta yang setiap tahun mengalami penurunan dan polusi udara," ujar Ariza. 

Baca juga: Wali Kota Jakarta Utara Bicara Isu Jakarta Tenggelam 2050 dan Solusinya

Antisipasi 

DKI Jakarta dan tujuh negara di Asia diprediksi akan tenggelam pada 2050 lantaran kenaikan air laut yang dratis dalam satu dekade ke depan.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendukung upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Orang nomor dua di DKI Jakarta ini menilai pemindahan tersebut sebagai bentuk antisipasi naiknya permukaan air laut karena pemanasan global disertai perubahan iklim. 

"Ya, kan berbagai program sudah disusun, salah satu di antaranya yang dilakukan Pak Jokowi memindahkan Ibu Kota. Selain mengurangi kemacetan, pemerataan pendapatan, kemudian banjir, juga termasuk mengurangi turunnya muka air tanah dan sebagainya," ucap Ariza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (28/3/2022) malam.

Baca juga: Warga Betawi Harus Dilibatkan Dalam Revisi UU DKI Setelah Ibu Kota Pindah ke Kaltim

Baca juga: Bangun Ibu Kota Nusantara di Kaltim, Jokowi: Jakarta akan Kita Perbaiki, Bukan Ditinggalkan

Politikus partai Gerindra ini juga mengatakan bahwa hal ini menjadi pekerjaan rumah atau PR bersama sekaligus tantangan untuk warga Jakarta.

"Itu juga PR kita sejak lama yang menjadi tantangan kita bersama untuk dilakukan perbaikan terkait turunnya muka air," tutup dia. 

Libatkan Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melibatkan pemerintah pusat untuk mencegah Jakarta tenggelam.

Salah satu caranya melalui penyediaan air minum perpipaan demi mengurangi ekstraksi air tanah.

Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) sinergi dan dukungan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Provinsi DKI Jakarta.

MoU ini diteken oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Adapun Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut menyaksikan penandatanganan itu, Senin (3/1/2022).

Baca juga: Wali Kota Jakarta Utara Bicara Isu Jakarta Tenggelam 2050 dan Solusinya

Dalam sambutannya, Luhut mengatakan isu Jakarta tenggelam menjadi alarm bagi pemerintah, salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah secara terus menerus oleh masyarakat.

“Pemerintah merespon hal tersebut dan mengambil inisiatif untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta. Mengingat urgensi permasalahan tersebut, perlu ada upaya yang terintegrasi dengan penanganan yang cepat,” ujar Luhut berdasarkan keterangannya dari PPID DKI Jakarta pada Senin (3/1/2022).

Luhut mengatakan, pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan Pemerintah DKI untuk menyusun sebuah perencanaan bersama (joint planning).

Hal ini bertujuan untuk menyeleraskan proyek inisiatif SPAM dan yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang mencakup rincian program, jangka waktu serta skema pembiayaan yang tepat.

“Meskipun kita semua terdampak Covid-19, sehingga kondisi fiskal terpengaruh, bukan berarti kita harus berhenti untuk membangun dan melayani masyarakat. Nota Kesepakatan ini merupakan milestone yang penting untuk menjawab tantangan tersebut,” kata Luhut.

Dia mengatakan, saat ini kondisi cakupan layanan air minum perpipaan DKI Jakarta baru mampu memenuhi cakupan layanan seluas 64 persen dan menyuplai 20.725 liter per detik air untuk 908.324 sambungan pelanggan.

Akibatnya masyarakat yang tidak memiliki akses air minum perpipaan cenderung menggunakan air tanah secara terus menerus sehingga menjadi penyebab penurunan muka tanah secara cepat.

Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, kepastian penyediaan air minum ke semua lapisan masyarakat menjadi kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan salah satu solusi mencegah Jakarta tenggelam.

Oleh karena itu, Kementerian PUPR berkomitmen untuk membangun tiga SPAM regional melalui skema KPBU untuk mendukung pemenuhan cakupan pelayanan air minum di wilayah DKI Jakarta, yaitu SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong yang saat ini telah berjalan, serta SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II masih dalam tahap penyiapan.

“Dengan terbangunnya tiga SPAM regional tersebut, diharapkan dapat menambah kapasitas suplai air minum Provinsi DKI Jakarta sebesar 9.254 liter per detik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sebesar 30 persen,” kata Basuki.

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR juga akan memberikan dukungan infrastruktur hilir kepada DKI untuk penyerapan air minum curah tahun pertama proyek SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong dan fasilitasi proyek terkait pembangunan IPA (Instalasi Pengolahan Air) Buaran III.

Untuk itu Kementerian PUPR berharap, Pemerintah DKI segera menyiapkan readiness kiteria yang diperlukan untuk dapat mengakses dukungan pembangunan infrastruktur yang diberikan, sehingga SPAM regional yang terbangun akan segera bermanfaat bagi masyarakat dan cakupan pelayanan air minum di DKI Jakarta dapat segera terpenuhi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pohaknya telah memfasilitasi melalui rangkaian pembahasan bersama antara Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, pihaknya juga memberi bantuan dalam bentuk dukungan regulasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan nota kesepakatan tersebut dalam rangka pencapaian SPM melalui penyediaan air bersih sebagaimana amanat UU Nomor 23 tahun 2014.

Baca juga: Pengumuman Rekrutmen Anggota BPK Lewat Koran, IAW Kritik DPR RI: Susah Diakses, Yang Daftar Sedikit

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan dan pelarangan penggunaan air tanah di wilayah yang telah dilayani jaringan perpipaan PAM Jaya.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zonasi Bebas Air Tanah.

“Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi laju penurunan permukaan tanah (land subsidence) di DKI Jakarta,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini.

Anies mengatakan, pada tahun 2030 Jakarta harus sudah mencapai 100 persen akses layanan air minum perpipaan.

Dia juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat kepada DKI yang memiliki komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air minum sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat Jakarta.

“Ini tentunya solusi bagi pencegahan penurunan muka tanah di Jakarta,” jelas Anies.

Diketahui bahwa pada 2030 sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (SDGs) yang telah diratifikasi sebagai target di dalam RPJMN pemerintah pusat dan RPJMD Pemprov DKI Jakarta.

PAM Jaya yang merupakan BUMD dari Pemprov DKI Jakarta harus mampu menyediakan suplai tambahan sebanyak 11.150 liter per detik, dan tambahan infrastruktur distribusi yang mencakup 35 persen wilayah pelayanan baru untuk perpipaan ke +/- 1 juta tambahan pelanggan baru di tahun 2030. (faf)