Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana Ditunjuk PBNU Jadi Kuasa Hukum Mardani Maming

PN Jakarta Selatan bakal menggelar sidang perdana gugatan praperadilan Mardani Maming hari ini di ruang sidang I, mulai pukul 10.00 WIB.

Editor: Yaspen Martinus
Facebook@BPPHipmi
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menunjuk mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto serta bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, sebagai kuasa hukum mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menunjuk mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto serta bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, sebagai kuasa hukum mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming.

Keduanya ditunjuk mendampingi Bendahara Umum PBNU itu dalam gugatan praperadilan yang diajukan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, atas penetapan tersangka oleh KPK.

Maming ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat yang diterima dari KPK pada Rabu (22/6/2022) lalu.

Baca juga: Lili Pintauli Siregar Ajukan Surat Pengunduran Diri kepada Jokowi Sejak 30 Juni 2022

"Akan hadir sebagai kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, dan tim."

"Semuanya adalah kuasa hukum yang ditunjuk PBNU untuk mengadvokasi kasus ini," kata Denny Indrayana kepada wartawan, Senin (12/7/2022).

PN Jakarta Selatan bakal menggelar sidang perdana gugatan praperadilan Mardani Maming hari ini di ruang sidang I, mulai pukul 10.00 WIB.

Baca juga: Menkes Ancam Cabut Izin Operasional Laboratorium yang Tak Masukkan Hasil Tes Covid-19 ke Sistem

Pada situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, gugatan praperadilan Maming tercatat dengan nomor perkara 55/Pid.Prap/2022/PN JKT.SEL.

Dalam petitumnya, Maming meminta hakim mengabulkan gugatan praperadilannya.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

Baca juga: Ketua Majelis Syuro PKS: Selagi Belum Deklarasi, yang Dekat Bisa Bubar

"Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

"Dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," bunyi petitum tersebut. (Ilham Rian Pratama)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved