Antisipasi Kasus ACT Terulang, Wagub DKI Jakarta Perintahkan Jajaran Awasi Lembaga non Profit

Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya telah memerintahkan jajaran untuk mengawasi lembaga non profit agar kasus ACT tidak terulang.

Warta Kota/Indri Fahra Febrina
Pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria terkait dugaan penyelewengan donasi masyarakat di ACT 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Indri Fahra Febrina

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Izin operasional pengumpulan uang dan barang Aksi Cepat Tanggap (ACT) dicabut Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengevaluasi operasional ACT di Jakarta. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria mengungkapkan, pihaknya juga sudah memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk mengawasi lembaga non profit tersebut. 

"Dari Pemprov sendiri, Pak Sekretaris Daerah sudah rakor akan memulai surat tugas bagi SKPD terkait, mulai dari Dinsos, Satpol PP, PTSP, biro hukum, dan yang lain untuk melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi," ucapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Selasa (12/7/2022). 

Baca juga: Kepala PPATK Ungkap Dana ACT Diduga Mengalir ke Anggota Alqaeda, Kuasa Hukum Ahyudin: Fiitnah

Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu berharap kejadian penyelewengan dana umat tidak terjadi lagi. 

"Agar kedepannya hal ini tidak terjadi lagi. tidak hanya terkait ACT, tapi juga dengan organisasi lain," tuturnya. 

Adapun beberapa kegiatan kerja sama Pemprov DKI Jakarta dan ACT seperti, penyaluran daging kurban Iduladha, penyaluran bantuan sosial korban erupsi Gunung Semeru, hingga gerakan membantu UMKM DKI Jakarta. 

Diketahui, isu tersebut bermula dari pemberitaan media Tempo yang membahas ada penyelewengan di organisasi nirlaba ACT. 

Baca juga: VIDEO: Ariza Sebut Kerjasama dengan Aksi Cepat Tanggap Tetap Berjalan Lancar

Tanda pagar (tagar) Jangan Percaya ACT pun sempat trending pada Minggu (3/7/2022).

Diduga ACT menggunakan dana yayasan untuk keperluan pribadi, seperti membeli rumah, perabotan, hingga transfer uang belasan miliar ke anggota keluarganya.

Selain keperluan pribadi, para pimpinan ACT juga diduga menerima gaji sebesar 250 juta rupiah dengan fasilitas yang mewah. (M35)

 

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved