Kasus Korupsi

Pajak Rakyat Kecil Kejar, Pemerintah Diminta Dukung Penuh Kerja Satgas BLBI Tagih Piutang Negara

Pemerintah diminta dukung penuh kerja Satgas BLBI tagih piutang negara. Tutupi utang, Pemerintah kejar pajak rakyat kecil.

Penulis: Dodi Hasanuddin | Editor: Dodi Hasanuddin
Istimewa
Pajak Rakyat Kecil Kejar, Pemerintah Diminta Dukung Penuh Kerja Satgas BLBI Tagih Piutang Negara. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pajak rakyat kecil Kejar, Pemerintah diminta dukung penuh kerja Satgas BLBI tagih piutang negara.

Indonesia mesti lepas dari masalah korupsi yang membelenggu seluruh kapasitas nasional, hingga sampai hari ini terjerat utang hingga Rp 7000 triliun.

Salah satunya, skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penerbitan obligasi rekap BLBI.

Selain itu pada hari ini ekonomi dalam tekanan berat karena inflasi dan perlambatan di saat yang sama.

Baca juga: Sekjen HMS Hardjuno Wiwoho Angkat Bicara Soal Klaim Penyitaan Aset Tanah para Obligor

Staf Ahli Pansus BLBI Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Hardjuno Wiwoho mengatakan, saat ini skandal BLBI sedang dikejar oleh Satgas BLBI yang menyatakan angka piutang Rp 110 triliun.

Sementara obligasi rekap membuat APBN musti membayar bunga rekap puluhan triliun setahun sampai 2043 nanti.

“Sekarang bayar bunga dan cicilan utang per tahun Rp 400 triliun. Beban APBN makin besar, pajak rakyat kecil akhirnya dikejar-kejar. PPN naik, lihat NIK KTP bayar Rp 1000," kata Hardjuno Wiwoho.

"Bandingkan dengan obligasi rekap yang membuat pemerintah mensubsidi bank-bank besar sampai Rp 70 triliun setahun dari 1999 sampai 2043 nanti, atau kalau ditotal Rp 4000 triliun sendiri untuk bayar obliigasi rekap,” ujar Hardjuno dalam keterangan resminya, Jumat (8/7/2022)," tambahnya.

Baca juga: Pansus BLBI DPD RI Desak Pemerintah Pisahkan Kasus BLBI dan Obligasi Rekap

Menurutnya, dalam kondisi tekanan ekonomi saat ini pemerintah mesti benar-benar menekan pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan. Terutama dari tindak kejahatan negara seperti BLBI.

Selain moratorium pembayaran bunga rekap, Pemerintah juga musti memback-up kerja Satgas BLBI dalam upaya menarik piutang negara dalam skandal BLBI.

“Satgas harus dibantu bekerja agar sita aset atau ambil cash para pengemplang itu lebih mudah. Negara sedang butuh pemasukan, tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi ini berat sekali,” kata Hardjuno.

Kejahatan keuangan di masa lalu menurut Hardjuno harus dituntaskan pada hari ini agar tak ada lagi yang ditinggalkan untuk masa pemilu 2024.

Dia menegaskan, politik di Indonesia jangan lagi dibebani oleh masalah masa lalu seperti saling kunci dalam kesalahan penerbitan BLBI maupun rekap.

“Tekanan Covid belum usai, sekarang perang Rusia Ukraina. Krisis pangan, energi, rupiah melemah akibatnya harga impor pangan dan energi naik tinggi. Rakyat kecil terlalu lama menderita. Sudahlah, pengemplang BLBI segera beresi saja. Kalau mau, pasti bisa dan cepat,” tandas Hardjuno.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved