Pejabat Dinas Bina Marga DKI dan Kontraktor Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi

PNS Dinas Bina Marga DKI Jakarta dan kontraktor ditetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan.

warta kota
Petugas Dinas Bina Marga DKI Mengecat Separator di Jalan Kiyai Tapa Grogol 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan kontraktor sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan, Kamis (7/7/2022).

Pelaku berinisial HD, merupakan PNS dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta, sedangkan IM selaku Direktur Perusahaan selaku penyedia barang dan jasa.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam mengatakan, tersangka HD merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK), selaku pihak pertama yang mewakili Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan dan Perbekalan Dinas Bina Marga DKI.

Baca juga: Polisi Amankan Empat Tersangka Tindak Pidana Korupsi Program PTSL di Desa Cikupa Tahun 2020-2021

Pada tahun 2015 lalu, UPT Alkal melaksanakan pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan berdasarkan perjanjian kontrak kerja senilai Rp 36,1 miliar.

“Dalam penyidikan ditemukan fakta, bahwa folding crane ladder yang dikirimkan oleh tersangka IM, bukan merk Pakkat dari Amerika melainkan merk Hyva dari PT. Hyva Indonesia,” kata Ashari berdasarkan keterangannya pada Jumat (8/7/2022).

Ashari mengatakan, tersangka IM mengganti merk Hyva dengan stiker merk Pakkat.

Setelah itu menyerahkan peralatan baby roller double drum, jack hammer, stamper kodok, tampping rammer, asphalt cutter concetre, dan air compresor yang diimpor dari China bukan merk Pakkat dari Amerika.

Baca juga: Kejaksaan Agung Periksa Dua Bekas Direktur Utama Garuda Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat

Di sisi lain, tersangka HD justru tetap menerima alat-alat berat tersebut.

Hal ini setelah diduga ID melakukan intervensi terhadap petugas pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) ketika menerima dan memeriksa alat-alat berat yang dikirimkan oleh tersangka IM.

Karenanya, petugas PPHP menanda tangani berita acara penerimaan dan berita acara pemeriksaan barang. Setelah itu, PPHP memproses permohonan pembayaran dari PT DMU dengan menandatangani SPP tersebut.

“Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan kedua tersangka mencapai Rp 13.673.821.158, berdasarkan laporan akuntan independen,” ujarnya.

Baca juga: Polisi Kembali Buka Kasus Korupsi Lahan Cengkareng, Begini Penjelasan Ahok saat Menjadi Gubernur DKI

Dia menyatakan, perbuatan kedua tersangka bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah; Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 tahun 2012 tentang E-Purchasing.

Kemudian Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Terhadap kedua tersangka diterapkan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP,” jelasnya. (faf) 

 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved