Berita Jakarta

Ada Dugaan Penyelewengan Dana, Politisi PSI Desak Pemprov DKI Umumkan Anggaran Kerja Sama dengan ACT

Idris mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta perlu memberitahukan informasi anggaran yang sedang dijalankan bersama organisasi kemanusiaan tersebut

Penulis: Indri Fahra Febrina | Editor: Feryanto Hadi
Tribunnews.com
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad meminta Pemprov DKI terbuka soal kerja sama dengan ACT 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Legislator DKI Jakarta meminta pemerintah daerah untuk membuka kerja sama dengan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Hal ini merupakan buntut adanya dugaan penyelewengan dana umat yang dikelola ACT. 

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia Idris Ahmad turut memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. 

"Jadikan momentum untuk membuka seterang-terangnya. Selama ini banyak yang bertanya bagaimana pola kolaborasi pihak ketiga dengan Pemprov DKI," ucap Idris pada wartawan, Rabu (6/7/2022)

Baca juga: Izin Usahanya Dicabut, Kantor ACT Tangerang Sepi dari Aktivitas

Idris mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta perlu memberitahukan informasi anggaran yang sedang dijalankan bersama organisasi kemanusiaan tersebut. 

Terlebih, ACT memotong donasi hingga 13,7 persen dari donasi umat untuk biaya operasional. 

"Jika benar biaya operasional sangat besar bahkan tak wajar. Jadikan catatan. Jika perlu masukkan ke dalam daftar hitam kerja sama," ujarnya. 

Menurut Idris, Pemprov setempat Pelu mengambil sikap tegas jika ACT terbukti menyelewengkan donasi umat. 

Ia meyakini, masih ada lembaga kemanusiaan lainnya yang kredibel menampung dana. 

"Saya yakin masih banyak lembaga kemanusiaan yang punya tata kelola mengedepankan penerima manfaat, dibandingkan kepentingan internal lembaga," tukasnya. 

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta dan ACT pernah terlibat kerja sama kemanusiaan beberapa kali. 

Adapun bentuk kegiatan yaitu penyaluran daging kurban Iduladha, penyaluran bantuan sosial korban erupsi Gunung Semeru, hingga gerakan membantu UMKM DKI Jakarta. 

Baca juga: 5 Fakta Sunny Tanuwidjaja, Pendiri PSI dan Eks Tangan Kanan Ahok yang Kini Merapat ke Anies Baswedan

Izin usaha dicabut

Izin usaha Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Aksi Cepat Tanggap atau ACT dicabut oleh Kementerian Sosial. 

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved