Penutupan Hoylwings

Wagub DKI Jakarta Minta Semua Pelaku Usaha Hindari Promo Berbau SARA

Pemprov DKI Jakarta meminta kepada pelaku usaha untuk jangan bersentuhan dengan SARA saat melakukan promosi kafe.

Penulis: Gilar Prayogo | Editor: Dian Anditya Mutiara
Warta Kota/Fitriandi Fajar
ILUSTRASI - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria minta semua pelaku usaha tidak usah lakukan promosi berbau SARA 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta meminta kepada pelaku usaha untuk jangan bersentuhan dengan SARA saat melakukan promosi kafe.

"Jadi ada masukan, desakan dari berbagai komunitas dan organisasi agar dicabut izinnya," ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui oleh wartawan di Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2022).

Ia menjelaskan bahwa perkara ini diawali dengan penistaan agama dengan penggunaan nama Muhammad dan Maria dalam promosi melalui media sosial (medsos) atau Instagram.

"Kami meminta kepada Holywings dan semua restoran, cafe maupun bar, agar dalam mengupayakan pemasaran restoran, cafe dan barnya maupun tempat hiburan lainnya agar menggunakan cara lain yang lebih bijak," ungkapnya.

Baca juga: Holywings Bekasi Memilih Tidak Beroperasi, 50 Karyawan Dirumahkan Tanpa Gaji

Dirinya berpesan agar jangan sampai bersentuhan dengan masalah SARA.

Menurutnya, Indonesia adalah negara yang sangat plural, beragam, dan sangat heterogen, maka dari itu kebhinekaan harus dijaga serta hormati bersama.

"Ini tidak hanya untuk Holywings saja, tetapi untuk semua pelaku usaha," ujarnya.

Ariza mengatakan bahwa ditemukan ada sertifikasi izin yang belum terpenuhi, di antaranya disebabkan karena sertifikasi operasional bar yang belum diizinkan.

Kemudian di antaranya penggunaan atau pemakaian atau konsumsi daripada minuman alkohol. 

"Belum mendapatkan izin, yang ada baru penggunaan minuman alkohol di bawa pulang. Jadi belum bisa digunakan di tempat tersebut," katanya.

Baca juga: Daftar 12 Outlet Holywings Jakarta yang Dicabut Izinnya Buntut Promosi Berbau SARA

Menurutnya, masalah tersebut yang ditemukan di lapangan oleh petugas Pemerintah Daerah (Pemda).

"Untuk itu makanya pemprov mencabut atas dasar rekomendasi dari dua operasional daerah yaitu Disparekraf dan UMKM," terangnya.

Kemudian diteruskan ke PTSP dan dilanjutkan ke pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan cipta kerja.

"Paling terpenting adalah ke depan masyarakat harus hati-hati lagi," tuturnya.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved