Buronan KPK

KPK: Kenapa ICW Hanya Fokus Soal Buronan Harun Masiku? Semua DPO Sama Pentingnya untuk Dicari

Ali memastikan pencarian para DPO menjadi kewajiban KPK untuk menemukannya, dan membawanya sampai proses persidangan.

Editor: Yaspen Martinus
Istimewa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan sikap Indonesia Corruption Watch (ICW) yang cuma fokus pada buronan Harun Masiku. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan sikap Indonesia Corruption Watch (ICW) yang cuma fokus pada buronan Harun Masiku.

Padahal, kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, ada tiga daftar pencarian orang (DPO) lainnya yang juga terus diburu lembaga antirasuah , yakni Surya Darmadi, Izil Azhar, dan Kirana Kotama.

"Kenapa ICW hanya fokus soal buronan Harun Masiku?"

Baca juga: Ditargetkan Sebelum Lebaran, Ini Penyebab BSU 2022 Tak Kunjung Cair

"Bagi kami semua perkara yang tersangkanya DPO saat ini sama pentingnya untuk dicari dan segera diselesaikan," ujar Ali, Rabu (29/6/2022).

Ali memastikan pencarian para DPO menjadi kewajiban KPK untuk menemukannya, dan membawanya sampai proses persidangan.

Ia turut mengajak masyarakat yang memiliki informasi ihwal para DPO, untuk menyampaikan hal tersebut kepada KPK.

Baca juga: Respons Usulan Surya Paloh, Jubir Demokrat: Seakan Perang Mau Diturunkan ke Ganjar dan Anies

"Kami pastikan KPK tetap melakukan pencarian para DPO tersebut, baik yang ditetapkan sejak tahun 2017 maupun 2020," tuturnya.

Sebelumnya, sudah 900 hari bekas calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku buron sejak 2020 silam.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hal itu merupakan buah kegagalan Firli Bahuri cs memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bagaimana tidak? Terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka, 900 hari pencarian telah berlalu tanpa menghasilkan temuan signifikan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (28/6/2022).

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 28 Juni 2022: Kasus Positif Tembus 2.167, 2 Pasien Wafat, 1.170 Sembuh

Kurnia mengatakan, perkara suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR yang menyeret Harun ini, menarik untuk diselisik lebih lanjut.

Sebab, katanya, dalam sejumlah pemberitaan, kelindan aktor yang terlibat diduga keras menyasar pejabat teras di dalam partai politik besar.

"Melihat fenomena merunduknya KPK saat berhadapan dengan politisi, bukan tidak mungkin hal tersebut membentuk teori kausalitas.

Baca juga: Tim Peneliti PK Minta Komisi Banding Kode Etik Dibentuk, AKBP Raden Brotoseno Bakal Disidang Ulang

"Yakni, jika suatu perkara melibatkan elite partai politik, maka penindakan lembaga antirasuah itu akan mengendur," tutur Kurnia.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved