Buronan KPK

Harun Masiku Buron 900 Hari, ICW Kembali Desak Ketua KPK Firli Bahuri Mundur

Sudah 900 hari bekas calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku buron sejak 2020 silam.

Editor: Yaspen Martinus
ISTIMEWA
KPK memasukkan Harun Masiku sebagai daftar buronan sejak 29 Januari 2020. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sudah 900 hari bekas calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku buron sejak 2020 silam.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hal itu merupakan buah kegagalan Firli Bahuri cs memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bagaimana tidak? Terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka, 900 hari pencarian telah berlalu tanpa menghasilkan temuan signifikan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (28/6/2022).

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 28 Juni 2022: Kasus Positif Tembus 2.167, 2 Pasien Wafat, 1.170 Sembuh

Kurnia mengatakan, perkara suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR yang menyeret Harun ini, menarik untuk diselisik lebih lanjut.

Sebab, katanya, dalam sejumlah pemberitaan, kelindan aktor yang terlibat diduga keras menyasar pejabat teras di dalam partai politik besar.

"Melihat fenomena merunduknya KPK saat berhadapan dengan politisi, bukan tidak mungkin hal tersebut membentuk teori kausalitas.

Baca juga: Tim Peneliti PK Minta Komisi Banding Kode Etik Dibentuk, AKBP Raden Brotoseno Bakal Disidang Ulang

"Yakni, jika suatu perkara melibatkan elite partai politik, maka penindakan lembaga antirasuah itu akan mengendur," tutur Kurnia.

Menurut Kurnia, keganjilan KPK dalam menangani perkara Harun sebenarnya sudah tampak jelas dan terang benderang, bahkan sejak proses penyelidikan.

Mulai dari pimpinan KPK bergeming tatkala pegawainya diduga disekap di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), ketidakjelasan tindakan penggeledahan di Kantor PDIP, pemulangan paksa penyidik Rossa Purbo Bekti, hingga penyingkiran tim pencari Masiku melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

Baca juga: PBNU Berikan Pendampingan Hukum kepada Mardani Maming, Gus Yahya: Hak Dia karena Pengurus

"Akibatnya, masyarakat berasumsi bahwa sejak awal pimpinan KPK memang tidak memiliki niat untuk menuntaskan penanganan perkara ini, dan membiarkan Masiku serta pejabat teras partai politik tak tersentuh hukum," beber Kurnia.

Alih-alih menjalankan tugas pengawasan yang tegas, Kurnia menilai Dewan Pengawas pun turut mendiamkan kejanggalan KPK.

Padahal, lanjut Kurnia, pasal 37B ayat (1) huruf a dan f UU 19/2019 telah memberikan ruang bagi Dewas untuk terlibat aktif mengawasi seluk beluk pekerjaan KPK, termasuk dalam ranah penindakan.

Baca juga: Gus Yahya Minta Bahtsul Masail NU Kaji Peluang Legalisasi Ganja untuk Medis

Sehingga menurut Kurnia, dengan pasifnya Dewas, dapat dikatakan lembaga baru KPK itu turut menjadi bagian yang melemahkan komisi antikorupsi.

"Untuk itu, atas segala problematika pencarian Masiku, maka selayaknya pimpinan KPK, terutama Firli, segera berhenti dengan cara mengundurkan diri."

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved