Jaksa Agung: Mayoritas Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Dipenjara Pengguna, Harus Direhabilitasi

Dari jumlah tersebut kata dia, lebih dari 50 persennya merupakan narapidana kasus narkotika, yakni sebanyak 115.716.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/DENNIS DESTRYAWAN
Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan, sebanyak 228.516 narapidana sedang menjalani masa tahanan atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) seluruh Indonesia. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan, sebanyak 228.516 narapidana sedang menjalani masa tahanan atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut kata dia, lebih dari 50 persennya merupakan narapidana kasus narkotika, yakni sebanyak 115.716.

Kondisi itu yang membuat jumlah kapasitas lapas untuk para tahanan di Indonesia mengalami overcrowded.

Baca juga: Jubir Demokrat: Untuk Atasi Polarisasi, Elite Politik Harus Memberikan Contoh, Hargai Perbedaan

"Ini artinya adalah penyebab overcrowded di lembaga pemasyarakatan adalah banyaknya para pelaku penyalahgunaan narkotika yang dipenjara," kata Burhanuddin dalam agenda IJRS soal Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, secara daring, Selasa (28/6/2022).

Melihat kondisi tersebut, Burhanuddin mengaku ironis, sebab dari angka 115.716 narapidana kasus narkotika itu, sebagian besarnya bukan lah seorang pengedar atau bandar.

Melainkan, hanya pengguna, yang disebut oleh Burhanuddin merupakan korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang seharusnya tidak perlu dipenjara, tetapi direhabilitasi.

Baca juga: Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kembali Wajibkan Warga Pakai Masker Meski di Luar Ruangan

"Ironisnya lagi, sebagian besar pelaku tindak pidana narkotika yang mendekam di penjara adalah pengguna, bukan bandar maupun pengedar, sehingga sudah layak dan selayaknya pengguna narkotika direhabilitasi bukan dipenjara," tuturnya.

Burhanuddin menegaskan, saat ini sudah diterbitkan pedoman Kejaksaan, di mana di dalamnya mengatur tentang penanganan perkara tindak pidana narkoba yang salah satunya melalui rehabilitasi.

Dirinya berkeyakinan, dengan diterapkannya pedoman yang mengacu pada asas keadilan restoratif tersebut, maka ke depan jumlah narapidana perkara penyalahgunaan narkotika yang ditahan bisa berkurang signifikan.

Baca juga: Jadi Tersangka, Soetikno Soedarjo Diduga Pengaruhi Emirsyah Satar Pilih Pesawat yang Dibeli Garuda

"Dengan adanya kebijakan keadilan restoratif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, akan berdampak pada berkurangnya jumlah narapidana perkara penyalahgunaan narkotika secara signifikan," paparnya.

Ketika jumlah narapidana berkurang, maka akan secara otomatis menjadikan petugas lapas bisa memberikan pelayanan dan pemenuhan hak narapidana lain secara optimal.

"Sehingga secara otomatis beban lembaga pemasyarakatan akan berkurang, dan dapat lebih optimal dalam melayani warga binaan serta pemenuhan hak-hak warga binaan akan berlangsung semakin baik," bebernya.

Baca juga: Nasdem Minta Usulan Duet Pemersatu Bangsa Tidak Disalahartikan, Belum Tentu Ideal Menurut Orang Lain

Kini, lanjutnya, penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tidak lagi menerapkan hukuman penjara dalam upaya penyelesaian kasusnya.

Hal itu, kata Burhanuddin, berdasarkan Pedoman Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved