Kasus Dugaan Korupsi Impor Garam Era Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita Naik ke Penyidikan

Pengumuman itu disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (27/6/2022).

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Feryanto Hadi
Kejaksaan Agung meningkatkan status perkara dugaan korupsi penyalahgunaan impor garam industri di Kementerian Perdagangan pada periode 2018, dari penyelidikan menjadi penyidikan. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kejaksaan Agung meningkatkan status perkara dugaan korupsi penyalahgunaan impor garam industri di Kementerian Perdagangan pada periode 2018, dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Dugaan korupsi itu terjadi di era Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Dengan peningkatan ini, Kejagung mengendus adanya dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut.

Pengumuman itu disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (27/6/2022).

Baca juga: Epidemiolog Bilang Kasus Positif pada Gelombang Keempat Pandemi Covid-19 di Indonesia Bakal Sedikit

Selain dia, hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

"Pada hari ini tanggal 27 Juni 2022, tim penyidik melakukan gelar perkara dan berkesimpulan untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan," ujar Burhanuddin.

Burhanuddin menjelaskan, Kemendag era Enggartiasto Lukita diduga menerbitkan aturan impor garam kepada dua perusahaan, yaitu PT SSM dan PT GUI.

Baca juga: Geledah Sejumlah Lokasi, KPK Sita Dokumen Terkait Dugaan Korupsi LNG di Pertamina

Penerbitan aturan impor itu diduga dilakukan tanpa verifikasi.

"Pada 2018 Kemendag menerbitkan aturan impor garam industri pada PT SSM dan pada PT GUI, tanpa melakukan verifikasi, sehingga menyebabkan kerugian garam impor industri," jelas Burhanuddin.

Burhanuddin menambahkan, kasus korupsi tersebut disebut menyedihkan. Sebab, garam itu seharusnya digunakan untuk industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Baca juga: PDIP Bakal Gelar Rakernas Lagi di Akhir 2022, Megawati Berpotensi Umumkan Bakal Capres 2024

"Yang lebih menyedihkan lagi garam ini yang tadinya khusus diperuntukkan untuk industri, dia tidak lagi menggunakan."

"Artinya yang seharusnya UMKM yang mendapatkan rezeki di situ, dari garam industri dalam negeri ini, mereka garam impor dijadikan sebagai industri Indonesia, yang akhirnya dirugikan adalah pahlawan UMKM, ini sangat menyedihkan," beber Burhanuddin.

Menurutnya, penyidik mengendus adanya kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. Kasus itu juga dianggap telah merugikan perekonomian negara.

Baca juga: Puan Maharani: PDIP Kelihatannya Aja Keren, Padahal Hatinya Tetap Bersama Wong Cilik

"Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara sesuai dengan undang-undang."

"Bukan hanya atas kerugian negara, tapi perekonomian negara, di mana garam dalam negeri tidak mampu bersaing dengan garam impor," paparnya. (Igman Ibrahim)

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved