Berita Jakarta

Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta Cabut Izin Usaha Holywings

Ariza mengakui, pemerintah daerah mencabut izin usaha Holywings berawal dari viralnya kasus promosi miras tersebut.

Dok Satpol PP
Holywings Kemang 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pencabutan izin usaha Holywings Indonesia di seluruh wilayah Jakarta bukan karena promosi minuman keras (miras) yang mencatut nama Muhammad dan Maria, tapi karena pelanggaran penjualan miras yang tidak sesuai aturan.

Pencabutan izin usaha ini berdasarkan rekomendasi dari Dinas Parekraf DKI Jakarta dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (PPKUKM) DKI Jakarta kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.

“Ya memang setelah dicek ada beberapa yang tidak memenuhi syarat administrasinya. Memang kan semua itu perlu ada evaluasi pengecekan ya,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI pada Senin (27/6/2022) malam.

Baca juga: Anies Baswedan Cabut Izin Usaha Seluruh Holywings di Jakarta

Baca juga: Holywings Resmi Ditutup Pemprov DKI Jakarta, Berapa Kerugian Saham Nikita Mirzani dan Hotman Paris?

Ariza mengakui, pemerintah daerah mencabut izin usaha Holywings berawal dari viralnya kasus promosi miras tersebut.

Dari situ petugas melakukan pengecekan dan terbukti bahwa Holywings melanggar ketentuan menjual miras.

Meski Pemprov DKI Jakarta telah mencabut izin tersebut, namun pemerintah daerah harus tetap mendapatkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Dalam waktu dekat, DPMPTSP akan melayangkan rekomendasi penutupan 12 outlet Holywings di Jakarta kepada BKPM.

“Sekarang kan peraturannya berdasarkan UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja kan berbeda, ketentuan (pencabutan usaha) ada di pemerintah pusat dalam hal ini di BKPM,” ujarnya.

“Terkait izin memang merupakan kewenangan daripada pemerintah pusat sebagaimana UU Cipta Kerja, kemudian yang kedua terkait dengan kasusnya pidananya itu di kepolisian dan sudah ada enam tersangka dan di tahan,” lanjutnya.

Selain itu, kata dia, pencabutan usaha yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan permintaan dari banyak pihak serta kajian dan evaluasi dari Dinas Parekraf dan Dinas PPKUKM.

Karena itu, Pemprov mengusulkan kepada BKPM agar izin usaha Holywings dicabut.

“Nanti DPMPTSP yang akan menyampaikan ke BKPM,” lanjut mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra.

Ariza tak menampik, beberapa tempat usaha di Jakarta yang ditutup pemerintah biasanya mengakalinya dengan mengubah nama baru usai izin dicabut.

Hal itu bisa saja terjadi selama yang bersangkutan mengikuti ketentuan prosedur yang dikeluarkan pemerintah.

“Kan tidak berarti hak usaha kalian dihilangkan, karena yang dicabut itu kan izin usahanya terkait tempat tersebut yang dianggap melanggar. Tapi orangnya tetap punya hak, dan sudah diproses,” jelasnya.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved