Berita Kriminal

Ahli Pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ungkap Ciri Keabsahan Sebuah Badan Hukum

Seorang Ahli Hukum Pidana dari UII Yogyakarta, Prof Dr Mudzakkir ungkap keabsahan badan hukum saat jadi saksi ahli kasus pemalsuan sengketa batubara.

Editor: Panji Baskhara
Kompas.com
Ilustrasi: Seorang Ahli Hukum Pidana dari UII Yogyakarta, Prof Dr Mudzakkir ungkap keabsahan badan hukum saat jadi saksi ahli kasus pemalsuan sengketa batubara. 

WARTAKOTALIVE.COM - Sidang kasus Perkara 263 KUHP atau pemalsuan surat yang mendera seorang Direktur PT KMI, SS alias WXJ, terus bergulir.

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Dr Mudzakkir pun ditunjuk jadi saksi ahli dalam sidang perkara pemalsuan

Sidang kasus perkara pemalsuan Surat Angkut Asal Barang (SAAB), disidangkan di Pengadilan Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Kini, kasus dengan nomor perkara : 110/Pid.B/2022/PN Plk masih terus bergulir, dan masuk di tahap pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi a charge maupun a de charge.

Baca juga: Ustaz Yusuf Mansur Disebut-sebut Menawarkan Investasi Batu Bara di dalam Masjid, Ini Pengakuan Warga

Baca juga: Adiknya Ditahan Setelah Karyawan Gelapkan Lahan Tambang Batubara, Pihak Keluarga Datangi Kejagung RI

Baca juga: Kasus Tambang Batubara, Erlangga Lubai Menduga Ada Cacat Hukum: Obscuur Libel dan Error in Persona

Mudzakkir menghadiri sidang kasus pidana perkara pemalsuan perkara sengketa tambang batubara tersebut pada Jumat 24 Juni 2022.

Seperti diketahui, nama pria kelahiran 7 April 1957 tersebut cukup ternama, lantaran kerap menjadi saksi dalam berbagai kasus yang menghebohkan, diantaranya:

- Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan Kopi Sianida oleh Jessica Kumala Wongso

- Kasus korupsi dana haji oleh Suryadharma Ali

- Kasus Setya Novanto

- Kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan

- Sidang pra-peradilan kasus dugaan penghasutan oleh Muhammad Rizieq Shihab.

Dalam kesaksiannya, keabsahan sebuah badan hukum harus berdasarkan pada masih tercatat atau tidaknya para pengurus dan badan hukumnya pada negara, melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Selama nama-nama para pengurus badan hukum masih terdaftar pada AHU Kemenkumham, harus diakui badan hukum dan pengurusnya masih memiliki kewenangan, untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan syarat-syarat di dalam badan hukum tersebut.

Sebagai saksi ahli, Mudzakir mengatakan apabila korporasi sebagai badan hukum, dasar hukumnya ialah disahkan oleh negara melalui Kemenkumham.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved