Terbit Inpres Nomor 1 Tahun 2022, BPN Kabupaten Bogor Dukung JKN-KIS Jadi Syarat Mengurus Tanah

Tindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2022, ATR/BPN Kabupaten Bogor mewajibkan terdaftar Program JKN-KIS menjadi salah satu syarat pengurusan tanah.

https://www.jamkesnews.com/
BPN Kabupaten Bogor dukung JKN-KIS pada Inpres nomor 1 tahun 2022. 

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - BPJS Kesehatan Cabang Cibinong sigap mengambil langkah menindaklanjuti terkait terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022.

Koordinasi secara harmonis dengan Kepala Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor dilakukan sehubungan dengan Inpres yang direalisasikan dengan mewajibkan terdaftar Program JKN-KIS untuk menjadi salah satu syarat pengurusan tanah.

Dalam rangka menyamakan frekuensi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong Ondrio Nas melakukan koordinasi terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2022.

Inpres tersebut mengamanatkan kepada 30 Kementrian/Lembaga untuk mengambil langkah-langkah strategis sesuai tugas pokok dan fungsi di wilayah masing-masing demi optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Pada prinsipnya, pemerintah memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi jaminan kesehatan atau social security, dimana masyarakat memiliki rasa aman di sektor kesehatan dengan adanya JKN-KIS, ujar Ondrio beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal ini didukung juga dengan kemudahan masyarakat untuk mengakses layanan. "Kanal-kanal digital dihadirkan salah satunya aplikasi Mobile JKN, peserta secara mandiri dapat melakukan proses pendaftaran, perubahan data, pembayaran iuran, serta simplifikasi proses layanan di FKTP,” ungkapnya.

Ondrio menegaskan Program JKN-KIS ini termasuk salah satu program strategis nasional yang harus didukung oleh semua pihak dalam keberlangsungannya, dan hal ini disambut baik oleh Kepala ATR/BPN Kabupaten Bogor Sepyo Achanto.

Seperti gayung bersambut, Sepyo memiliki pendapat yang sama dan berkomitmen untuk mendukung Program JKN-KIS sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi di Kabupaten Bogor.

“Koordinasi seperti ini sangat baik dilakukan dan bagaimana teknis di lapangan, terlebih lagi sudah tertuang dalam Inpres maka wajib seluruh instansi untuk mendukung optimalisasi keberlangsungan Program JKN-KIS," ujar Sepyo.

Ia menambahkan, solusi kemudahan layanan perlu diinformasikan ke masyarakat agar tidak ada isu simpang siur. "Ini menjadi tugas bagaimana masyarakat dapat terinformasikan dengan baik terkait bukan hanya peraturannya saja tapi solusi dan kemudahan yang ditawarkan,” ungkapnya.

BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan layanan seperti menghadirkan kanal layanan digital seperti CHIKA (Chat Asistant JKN), VIKA (Voice Interactive JKN), Care center 165, PANDAWA (Pelayanan  Administrasi Melalui Whatsapp).

"Masyarakat diberikan kemudahan dalam mengecek keaktifan kartu, proses pendaftaran, perubahan data, pembayaran iuran, pelayanan informasi dan pengaduan, serta simplifikasi proses layanan di FKTP.

Pada aplikasi Mobile JKN terdapat menu kartu KIS digital sehingga peserta tidak perlu melakukan pencetakan kartu, tapi hanya dengan menunjukkan KIS digital di aplikasi Mobile JKN, peserta sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Ini simplifikasi layanan berbasis digital merupakan salah satu solusi implementasi Inpres dan harus diketahui masyarakat karena pada aplikasi Mobile JKN terdapat banyak fitur yang dapat memudahkan peserta," pungkas Sepyo.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved