Berita DPRD Kota Bogor

Bima Arya Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, DPRD Kota Bogor Soroti SILPA

DPRD Kota Bogor soroti SILPA saat Wali Kota Bima Arya sampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.

Penulis: Dodi Hasanuddin | Editor: Dodi Hasanuddin
Dok. Humpro DPRD Kota Bogor
DPRD Kota Bogor gelar rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PP-APBD) tahun anggaran 2021. Bima Arya dan pimpian DPRD Kota Bogor foto bersama. 

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR  - Bima Arya Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, DPRD Kota Bogor Soroti SILPA 

Pemerintah Kota Bogor telah menyampaikan Raperda dan Raperwal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PP-APBD) tahun anggaran 2021 pada rapat Paripurna, Kamis (23/6)/2022.

Penyampaian dilakukan langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya dan diterima oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto bersama Wakil Ketua 1 Jenal Muttaqin, Wakil Ketua 2 Dadang Iskandar Danubrata, dan Wakil Ketua 3 Eka Wardhana.

Baca juga: Penghapusan 6.997 Pegawai Honorer Pemkot Bogor, Komisi I DPRD Kota Bogor Bakal Gelar Rapat Terbuka

Dalam rapat paripurna yang digelar secara langsung, Atang menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PP-APBD 2021 selanjutnya akan dibahas secara mendalam melalui alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kota Bogor sampai kurang lebih sebulan kedepan.

“Berdasarkan hasil penyampaian yang dilakukan oleh Wali Kota. Kami di DPRD Kota Bogor akan membahas Raperda PP-APBD 2021 ini secara mendalam. Mengevaluasi serapan dan pelaksanaan APBD. Mengukur output maupun outcome yang dihasilkan. Serta mendalami kenapa banyak anggaran yang tidak terserap, padahal giat pembangunan dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Atang.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kota Bogor menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor yang dibacakan oleh juru bicara Heri Cahyono.

Dalam pandangan umum fraksi-fraksi, Heri Cahyono menerangkan terdapat 11 pointer yang menjadi catatan bagi fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor.

Terkait pendapatan daerah, pria yang akrab disapa HC ini menerangkan bahwa Pemkot Bogor harus lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Baca juga: Atang Trisnanto Ketua DPRD Kota Bogor Sampaikan Pesan Ini untuk 404 Jemaah Haji di Masjid Raya

Disamping, DPRD Kota Bogor juga menuntut Pemkot Bogor untuk melakukan digitalisasi dalam segi pendapatan dair pajak atau retribusi.

“Dengan demikian, diharapkan terdapat proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang lebih transparan dan akuntable,” ujar HC.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved