Berita Internasional

50 Negara Harap PBB Terbitkan Laporan Dugaan Pelanggaran di Xinjiang  

Mereka meminta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Azazi Manusia (HAM) segera merilis laporan yang telah lama tertunda tentang pelanggaran HAM di Xinjiang.

Wall Street Journal
Kekejaman komunis Cina untuk memusnahkan bangsa Uighur di antaranya tampak dari penghapusan pemakaman umat Muslim di Xinjiang. Selain sejumlah masjid dihancurkan dan dilarang melaksanakan ibadah umat Muslim. 

WARTAKOTALIVE.COM -- Sekitar 50 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Rabu (15/6/2022) mengeluarkan pernyataan bersama yang mengkritik kekejaman China terhadap muslim Uighur.

Mereka meminta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Azazi Manusia (HAM) segera merilis laporan yang telah lama tertunda tentang pelanggaran HAM di Xinjiang.

Perwakilan tetap Belanda untuk kantor PBB di Jenewa, Paul Bekkers menyampaikan pernyataan yang disepakati oleh 47 negara lainnya di PBB.

Dimana negara-negara anggota lainnya sangat prihatin terhadap HAM di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR).

Bekkers mengutip laporan yang diteliti dengan baik dan kredibel tentang penahanan lebih dari 1,8 juta orang muslim Uighur dan minoritas Turki lainnya di wilayah tersebut.

Bersama dengan pengawasan yang meluas, diskriminasi dan pembatasan ketat pada budaya serta kebebasan beragama, yang dihadapi kelompok-kelompok muslim di sana.

Baca juga: Penulis Buku Islam di China Sebut Pengadilan HAM Uighur di Inggris Jadi Komoditas Politik

“Kami juga prihatin dengan laporan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender, kerja paksa, dan pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka oleh pihak berwenang,” kata Bekkers, seperti dilansir dari radio free asia (RFA).

Selain itu, Bekkers juga mengatakan negara-negara anggota PBB sangat prihatin dengan terus terus memburuknya situasi HAM di Hong Kong dan Tibet.

Dalam pernyataan tersebut, negara-negara PBB mendesak China untuk menghormati supremasi hukum, untuk melindungi hak asasi manusia.

Serta memberikan akses tanpa batas bagi pengamat independen ke Xinjiang, dan juga menghormati prinsip non-refoulement, agar orang-orang yang memiliki hak untuk  diakui sebagai pengungsi tidak dikembalikan secara paksa ke negara China.

Baca juga: Wasekjend PBNU: Penyebaran Informasi Kondisi Muslim di Uighur China Lebih Banyak Propagandanya

Pernyataan dari negara-negara PBB tersebut, disuarakan paska Michelle Bachelet, mantan presiden Chili yang menjabat sebagai komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia sejak 2018, menyelesaikan kunjungan enam hari ke China pada bulan Mei lalu.

Dalam jumpa pers setelah kunjunganny, Bachelet mengatakan dia tidak berada di China untuk penyelidikan resmi atas situasi di Xinjiang, meskipun dia mengatakan dia memiliki akses 'tanpa pengawasan' ke sumber-sumber yang telah diatur oleh PBB untuk bertemu di sana.

Kelompok hak asasi Uighur menuntut pengunduran dirinya, setelah mereka mengatakan Bachellet mengulangi poin pembicaraan China dan mengatakan tidak dapat menilai skala penuh dari apa yang disebut Beijing sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan di Xinjiang, yang disebut komunitas hak asasi manusia dan cendekiawan sebagai kamp interniran.

Bekkers mengatakan Beijing harus menghentikan penahanan sewenang-wenang dan segera membebaskan mereka yang ditahan.

Baca juga: Demo Kedubes China, Mahasiswa: Stop Genosida Etnis Uighur

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved