Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda

Negara Rugi Rp8,8 Triliun Akibat Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia

Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat di Garuda Indonesia.

Editor: Yaspen Martinus
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Negara merugi hingga Rp8,8 triliun, akibat dugaan korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2011-2021. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Negara merugi hingga Rp8,8 triliun, akibat dugaan korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2011-2021.

"Menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar USD 609.814.504 atau nilai ekuivalen Rp8.819.747.171.352," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (22/6/2022).

Ia menuturkan, kerugian negara tersebut akibat proses pengadaan pesawat CRJ-1000 dan pengambilalihan pesawat ATR72-600 yang dilakukan, tidak sesuai dengan PPA.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 21 Juni 2022: Dosis I: 201.223.231, II: 168.544.951, III: 49.209.513

"Selain itu tidak sesuai prinsip-prinsip pengadaan BUMN dan prinsip business judgment rule, mengakibatkan performance pesawat selalu mengalami kerugian saat dioperasikan," jelasnya.

Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia (persero) Tbk tahun 2011-2021.

Mereka adalah SA selaku Vice President Strategic Management Office Garuda periode 2011-2012.

Lalu, AW selaku Executive Project Manager Aircraft Delivery Garuda tahun 2009-2014, dan AB selaku Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia (persero) Tbk Tahun 2005-2012.

Pakai Modus Mark Up dan Manipulasi Data Bahan Bakar

Kejaksaan Agung membeberkan modus dugaan korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan penggelembungan (mark up) dana.

Kejagung telah menerbitkan surat perintah penyelidikan bernomor: Print-25/F.2/Fd.1/11/2021 pada 15 November 2021.

Baca juga: Gratiskan Vaksin Booster, Jokowi: Keselamatan Rakyat Adalah yang Utama

Proses pengadaan di perusahaan pelat merah itu merugikan keuangan negara.

Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer mengatakan, kerugian negara dalam pengadaan pesawat Garuda tersebut berlangsung sejak 2013 hingga kini.

"Mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan waktu perjanjian tahun 2013 sampai dengan saat ini, dan manipulasi data dalam laporan penggunaan bahan bakar pesawat," kata Leonard, Selasa (11/1/2022).

Baca juga: Waketum PAN Nilai Pernyataan Bahlil Lahadalia Sebut Pengusaha Minta Pemilu 2024 Ditunda Tak Salah

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved